SR, Surabaya  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta agar alokasi anggaran ketahanan pangan dapat lebih berpihak dan langsung dirasakan manfaatnya oleh petani sebagai pemangku kepentingan utama.

“Alokasi anggaran daerah seharusnya berpihak pada rakyat dan menjadi instrumen kesejahteraan. Namun faktanya, masih banyak petani yang belum merasakan manfaat itu,” kata Anggota Komisi B DPRD Jatim Wiwin Sumrambah usai rapat paripurna di Surabaya, Rabu (3/9/2025).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti lemahnya langkah progresif Dinas Pertanian dalam mengelola aset lahan. Menurut dia, sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) diketahui membiarkan lahannya tidak produktif (idle), bahkan ada yang disewakan kepada pihak swasta di luar sektor pertanian.

Selain itu, lanjut Wiwin, program penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern juga dinilai belum berjalan maksimal, sehingga berimbas pada rendahnya minat generasi muda terjun ke dunia pertanian yang masih identik dengan pola konvensional.

“Dengan pola seperti ini, bagaimana mungkin ketahanan pangan bisa tercapai? Pemprov seharusnya hadir dengan program yang solutif, bukan sekadar formalitas,” ujarnya menegaskan.

Komisi B, kata Wiwin, telah menyampaikan lima rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pertama, Gubernur diminta segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kedua, menambah alokasi anggaran sebesar Rp75 miliar untuk bantuan alsintan pra-panen dan pasca-panen.

Rekomendasi berikutnya yakni meningkatkan kinerja seluruh komponen agar kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim lebih optimal, mendorong inovasi serta kreativitas program baik on farm maupun off farm, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle untuk komoditas pangan dan hortikultura.

Legislator asal Dapil Mojokerto-Jombang itu berharap Gubernur Jawa Timur segera turun tangan dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani.

Jika tidak, program percepatan swasembada pangan nasional berpotensi hanya menjadi jargon tanpa realisasi nyata di daerah.

Menurut Wiwin, tanpa dukungan anggaran dan program konkret, kesejahteraan petani akan terancam dan Jawa Timur bisa gagal menopang ketahanan pangan nasional. (*/ant/red)

 

Tags: anggaran, ketahanan pangan, komisi b, pdip, superradio.id, wiwin