KKAI : Kebebasan Akademik Masih Belum Sepenuhnya Dilindungi

Yovie Wicaksono - 31 December 2019
Ilustrasi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menyatakan, kebebasan akademik masih belum sepenuhnya dilindungi dalam kehidupan kampus.

Sepanjang 2019, KKAI mencatat terdapat 6 model kasus dominan yang berulang dan penting dicatat dengan lokasi dan jumlah korban yang tersebar baik menimpa dosen maupun mahasiswa.

Kasus tersebut meliputi terbunuhnya mahasiswa massa aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation), pembubaran pers mahasiswa dan skorsing terhadap mahasiswa.

Pemerintah RI di masa Pemerintahan Joko Widodo, terutama di periode pertama, dinilai masih belum menunjukkan komitmen terbuka mendukung civitas akademika di kampus.

“Mereka yang sedang mendayagunakan daya kritis pemikiran dan tindakannya justru mendapati represi atau serangan balik, teror dan intimidasi yang berlebihan,” ujar Koordinator Sekretariat KKAI, Herlambang P. Wiratraman, Senin (30/12/2019).

Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Inaya Rakhmani menambahkan, hal itulah yang membuat upaya untuk memajukan kebebasan akademik di tahun-tahun mendatang masih dirasakan tidak akan mudah.

“Karena tantangan dari feodalisme kampus, tradisi kebebasan yang belum terlindungi, serta politisasi dalam kebijakan dan penegakan hukumnya,” ujar Inaya.

“Kebijakan pemerintah pun sayangnya tidak memberi dukungan yang memadai untuk riset dasar, sehingga kampus sering melayani riset pesanan untuk menambah pemasukan,” lanjutnya.

Selain itu, kekerasan, intimidasi, penggunaan instrumen hukum sebagai represi, penangkapan, dan pembungkaman kritik yang masih kerab terjadi, mendorong Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017) yang telah di- endorse oleh komunitas akademik hak asasi manusia Asia Tenggara (SEAHRN/Southeast Asian Human Rights Studies Network) di Kota Kinabalu, Malaysia, Maret 2018 lalu, agar menjadi mendasar.

Melalui itu, kampus diharapkan mentradisikan kuat kebebasan akademik beserta perlindungannya.

“Kami mendorong pemerintah beserta jajaran aparat penegak hukum tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta menggunakan kerangka hukum yang ada untuk menangkal potensi ekstrimisme, terorisme, atau tindakan kriminal lainnya,” ujar Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis.

Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh sekadar menggunakan instrumen hukum untuk menekan insan akademis, atau cara-cara politisasi penegakan hukum.

KKAI juga mendorong pihak-pihak yang memiliki otoritas, baik di pemerintahan, aparat penegakan hukum, termasuk manajemen pendidikan tinggi, bisa menghormati dan melindungi kebebasan akademik.

“Karena, tidak ada ilmuwan mampu mengembangkan proses saintifikasi secara baik, termasuk kampus berkompetisi secara luas di level dunia tanpa jaminan kebebasan akademik,” tandasnya.

Turut tergabung dalam KKAI, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Dhia Al Uyyun dan Ketua Pusat Studi Hukum HAM/HRLS dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Amira Paripurna.

Sekedar informasi, kebebasan akademik tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan, “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.” (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.