KIPP : Putusan Penyelenggara Pemilu yang Tidak Netral Lahirkan Potensi Kerawanan Pilkada

Yovie Wicaksono - 29 August 2020

SR, Surabaya – Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen mengatakan, potensi kerawanan Pilkada tidak hanya terkait dengan adanya gesekan kepentingan antar para peserta atau antar pendukung saja, tetapi bisa juga akibat dari keputusan penyelenggara Pemilu yang tidak netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Saya pikir itu yang lebih berbahaya karena ketika penyelenggara ini tidak menjalankan fungsi kelembagaannya dengan baik, tidak menjaga integritasnya, maka ketika keputusan itu dianggap merugikan salah satu peserta calon karena dianggap tidak netral, ini nanti bisa memicu konflik ditingkat grassroot (akar rumput) antar pendukung peserta calon,” ujar Novli, Sabtu (29/8/2020).

Untuk itu, pihaknya berharap kepada penyelenggara Pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu agar bisa menjaga integritas secara kelembagaan didalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya.

“Netralitas penyelenggara itu sangat penting. Potensi kerawanan itu bisa lahir dari akibat putusan penyelenggara Pemilu yang tidak netral. Ini yang berbahaya,” katanya.

Ia mengatakan, bagi penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik akan menangani dan memproses segala bentuk pelanggaran, baik itu KPU maupun Bawaslu.

“Bentuk sanksinya bisa ringan, berat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat,” tandasnya.

Sebelumnya, KIPP Jawa Timur telah melaporkan KPU Kota Surabaya beserta Bawaslu Kota Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Selasa (4/8/2020) lalu, terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses verifikasi administrasi dukungan bakal calon pasangan perseorangan dalam Pilwali Kota Surabaya 2020.

Dimana berdasarkan sampling 16 kelurahan dari 154 kelurahan di Kota Surabaya, KIPP menemukan sebanyak 8.157 data dukungan calon perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan yang seharusnya gugur pada tahapan verifikasi administrasi namun dibiarkan lolos pada tahapan verifikasi faktual.

Pihaknya juga menemukan ribuan data dukungan yang tidak sesuai antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan, alamat pendukung tidak jelas dan tidak lengkap, tidak terdapat nomor rumah, wilayah RT/RW, dan kelurahan. Serta ribuan data dukungan ganda, dimana satu orang pendukung memberikan dukungan lebih dari satu kali kepada satu bakal pasangan calon perseorangan.

“Kami juga melaporkan Bawaslu karena tidak maksimal menjalankan fungsi pengawasannya,” ujarnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.