SR, Surabaya – Bayangkan ketika sirene bahaya berbunyi, semua orang diminta evakuasi dalam hitungan menit. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mendengar sirene? Bagaimana dengan mereka yang menggunakan kursi roda dan harus turun tangga darurat? Atau mereka yang tidak mampu memahami instruksi evakuasi karena keterbatasan kognitif?

Itulah kenyataan yang dihadapi oleh jutaan penyandang disabilitas di Indonesia ketika bencana melanda. Menurut UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), kelompok disabilitas adalah yang paling terdampak dalam situasi bencana—namun paling sering diabaikan dalam perencanaan mitigasi dan evakuasi.

Sementara data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tinggi, dari gempa bumi, banjir, hingga erupsi gunung api.

Sayangnya, infrastruktur penanggulangan bencana masih belum ramah bagi semua. Jalur evakuasi yang sempit, tidak adanya sinyal visual bagi tunarungu, atau kurangnya pelatihan relawan tentang cara membantu difabel adalah masalah nyata. Bahkan, di banyak daerah, penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam simulasi kebencanaan yang dilakukan pemerintah atau lembaga terkait.

Kesiapsiagaan inklusif sejatinya bukan hanya soal menyediakan jalur landai atau alarm tambahan. Ini adalah tentang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari sistem—bukan sekadar objek bantuan. Mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan mitigasi dan rehabilitasi pasca-bencana.

UNDRR bahkan menegaskan prinsip “Nothing about us, without us”, yang berarti setiap kebijakan penanggulangan risiko harus melibatkan kelompok difabel sebagai subjek aktif, bukan hanya penerima kebijakan.

Jika ingin benar-benar membangun sistem penanggulangan bencana yang adil dan manusiawi, maka inklusivitas tidak bisa ditawar. Setiap orang berhak untuk selamat, termasuk mereka yang paling rentan. (*/dv/red)

Tags: alarm, bidang miring, disabilitas, mitigasi bencana, superradio.id