KemenPPPA Dorong Adanya Edukasi Bahaya Perkawinan Anak

Yovie Wicaksono - 24 January 2023
Ilustrasi Tolak Perkawinan Anak. Foto : (tirtoid)

SR, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong adanya edukasi bahaya perkawinan anak yang digaungkan oleh pemerintah daerah hingga masyarakat. Pasalnya, perkawinan anak memberikan berbagai dampak negatif jangka panjang, diantaranya masalah kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka stunting hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

“Masih banyak yang belum menyadari bahwa perkawinan anak memicu banyak masalah seperti masalah kesehatan reproduksi perempuan, secara ekonomi belum siap karena justru perkawinan anak banyak karena faktor kesulitan ekonomi. Masalah yang menghadang lainnya adalah isu stunting, hilangnya potensi kualitas Pendidikan anak dan rentan kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani.

Menurut Rini, isu perkawinan anak sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi belakangan ini kasus-kasus tersebut kembali muncul di media. Dikatakan bahwa hal ini menunjukkan jika masyarakat sudah semakin sadar akan fenomena perkawinan anak dan dukungan edukasi bahaya perkawinan anak sangat dibutuhkan.

Oleh karenanya, KemenPPPA didukung oleh Kementerian dan Lembaga, serta pemerhati anak dan juga media terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak, salah satunya melalui UU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974, dimana pada pasal 7 yang menyatakan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi usia 19 tahun.

Pasca disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2019 tersebut, tercatat permohonan dispensasi kawin meningkat pada tahun 2020, namun dua tahun terakhir kembali mengalami penurunan. 

Menurut Data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 61 ribu, sedangkan tahun 2022 sebanyak kurang lebih 50 ribu permohonan. 

Data dari Pusat Data Perkara Peradilan Agama terdapat empat provinsi dengan angka dispensasi kawin yang tinggi diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. 

“Meskipun tren permohonan dispensasi kawin menurun, tapi jumlahnya tetap sangat besar. Kami masih memiliki pekerjaan rumah besar karena masih terdapat empat provinsi yang memiliki jumlah permohonan dispensasi kawin yang tinggi,” kata Rini.

Rini mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mewujudkan target penurunan angka perkawinan anak di tahun 2030 sebesar 6,94 persen.  

“Untuk melanjutkan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak, kami sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan akan terus melibatkan berbagai sektor mulai dari pemerintah, sektor Pendidikan, dunia usaha, media, hingga lingkup pemerintahan terkecil yakni desa dan kelurahan melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,” katanya. (ns/red)

Tags: ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.