Kekerasan Perempuan di Jawa Timur Masih Tinggi, Pelaku Didominasi Suami

Yovie Wicaksono - 24 December 2019
Ilustrasi KDRT. Foto : (iStockphoto)

SR, Surabaya – Sepanjang Januari 2019 hingga saat ini, LBH Surabaya telah memberikan layanan bantuan hukum terhadap kasus yang berdimensi perempuan sebanyak 15 kasus dengan jumlah korban sebanyak 15 orang.

Bentuk kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan pada 2019 adalah Kekerasan Fisik (7 kasus), kekerasan non fisik (3 kasus), KDRT (4 kasus) dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat satu kasus.

Dalam kasus tersebut, suami menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, yakni 9 orang. Disusul pelaku selanjutnya adalah Kelompok Sipil (5 orang) dan Aparat (1 orang).

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dikalangan masyarakat yang menganggap perempuan sebagai manusia yang harus tunduk dan patuh terhadap suami bagaimanapun keadaannya,” ujar Pengacara Publik LBH Surabaya, Yaritza Mutiaraningtyas dalam Peluncuran Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya, Senin (23/12/2019).

Adapun sebaran kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur, Kota Surabaya (12 kasus) disusul Kabupaten Gresik, Blitar, dan Sidoarjo dengan masing-masing 1 kasus.

“Tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi, karena faktor korban tidak ingin melaporkan sebab kasus itu dianggap adalah aib yang tidak ingin semua orang tahu,” ujar Yaritza.

Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring LBH Surabaya melalui media cetak dan media online, total di tahun 2019 ada 145 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 247 korban.

“Perbedaan antara jumlah kasus dengan korban dikarenakan dalam beberapa kasus, jumlah korban bisa lebih dari satu,” katanya.

Bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan pada 2019 adalah Pemerkosaan (44 kasus). Disusul kemudian pembunuhan (29 kasus). Lalu, bentuk kekerasan selanjutnya adalah KDRT (17 kasus).

Sama dengan kasus yang didampingi oleh LBH Surabaya, suami menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, yakni 41 orang. Disusul pelaku selanjutnya adalah pacar (34 orang) dan orang tidak dikenal sebanyak (34 orang).

Kasus pelanggaran terhadap hak perempuan banyak terjadi di Kota Surabaya (37 kasus) disusul oleh Kota Mojokerto (12 Kasus). Yaritza mengatakan, tidak menutup kemungkinan terjadi pula kasus tersebut di kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum terdeteksi, karena tidak dapat menjangkau tempat terjadinya peristiwa.

Sementara itu, lebih mendalam, berdasarkan monitoring media massa dan data kasus LBH Surabaya pada 2019, kasus Pemerkosaan berjumlah 45 kasus.

“Dengan demikian, ini adalah acaman bagi Negara Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur yang telah gagal dalam melindungi hak perempuan dari bentuk kekerasan. Maka Negara harus berperan aktif dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak perempuan,” tandas Yaritza.

Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum sepenuhnya mengatur tentang hak perempuan dalam kasus kekerasan.

Regulasi tersebut hanya mengatur tentang sanksi yang diberikan Negara untuk pelaku kekerasan tetapi perlindungan terhadap korban kekerasan belum diatur secara konprehensif sehingga banyak perempuan korban kekerasan tidak terpenuhi haknya berupa hak atas rehabilitasi atau pemulihan terhadap kondisi korban yang mengalami depresi akibat kejadian kekerasan yang dialamiya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.