SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait membahas penganggaran dana desa dan dana kelurahan. Rapat terbatas membahas hal itu digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018). Dalam arahannya, Kepala Negara meminta Menteri Keuangan untuk segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan, yang telah dianggarkan dalam APBN 2019 atas persetujuan DPR. Presiden juga meminta jajarannya menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi bagi penggunaan dana kelurahan itu, agar tidak disalahgunakan.

“Saya minta Menteri Keuangan segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga bisa segera dimanfaatkan. Saya juga minta Menteri Dalam Negeri menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi, agar pemanfaatan dana kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, dana kelurahan ini merupakan kebijakan yang tidak muncul secara tiba-tiba. Kebijakan itu diambil atas usulan para wali kota seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejak tiga tahun lalu. Permasalahan yang dihadapi kelurahan dinilai sama kompleksnya dengan desa, sehingga memerlukan alokasi anggaran serupa dana desa yang telah ada sebelumnya.

“Merespon aspirasi para wali kota tadi dalam APBN 2019 pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp. 3 Triliun,” tuturnya.

Sementara, terkait dengan dana desa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam empat tahun belakangan, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp.187 Triliun untuk pembangunan di desa-desa yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 70 Triliun untuk dana desa.

Kenaikan anggaran itu diminta oleh Presiden, untuk benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Maka, pemanfaatan dana itu harus dikawal dan diawasi.

“Saya ingin agar pemanfaatannya untuk dana desa ini betul-betul didampingi, dikawal, dan fokus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang ada di pedesaan, mengembangkan ekonomi produktif, menggerakkan industri-industri kecil yang ada di pedesaan,” ucap Presiden.(ptr/red)

Tags: Dana Kelurahan, Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa, presiden jokowi