Kegiatan Belajar Dimulai 2 Juni, Siswa di Jatim Tetap di Rumah

Yovie Wicaksono - 2 June 2020
Ilustrasi. Foto : (enciety)

SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan siswa SMA, SMK, PK-PLK (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus) Jatim dimulai pada Selasa (2/6/2020) dan tetap dilaksanakan di rumah.

“Mulai Selasa 2 Juni 2020, kegiatan belajar  kembali dimulai, kegiatan belajar siswa dilakukan di rumah,” ujar Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Senin (1/6/2020).

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 420/3337/101.1/2020 yang ditujukan pada Bupati, dan Wali Kota se-Jatim, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim, serta Kepala Dinas Pendidikan Jatim, pertanggal 29 Mei 2020.

Sesuai kalender pendidikan tahun ajaran 2019/2020,  libur sekolah selama Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 dilaksanakan 22 Mei-1 Juni 2020.

Kegiatan belajar ini adalah melanjutkan sisa masa pembelajaran semester genap tahun ajaran 2019/2020. Kegiatan belajar di rumah akan dilakukan hingga ada ketentuan lebih lanjut.

Khofifah menegaskan, kegiatan pembelajaran semester genap akan dilakukan hingga 20 Juni 2020. Libur semester genap bagi para siswa SMA, SMK, PK-PLK Jatim untuk tahun ajaran 2019/2020 akan dimulai pada 22 Juni 2020 hingga Sabtu, 11 Juli 2020.

“Awal tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Bagi sekolah yang ada di bawah kewenangan Kanwil Kemenag maupun yang ada di bawah kewenangan kabupaten kota kami mohon untuk menyesuaikan dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing,” kata Khofifah.

Sementara itu, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga akan dilaksanakan sesuai jadwal. Dimana sistem PPDB jenjang SMA, SMK, PK-PLK akan dilakukan mulai 8 Juni 2020 dengan sistem online.

Sistem persyaratan yang membutuhkan verifikasi juga dilakukan dalam bentuk mengunggah berkas, dan akan dilakukan pengecekan validasi saat masa pandemi berakhir.

Jika ada jurusan khusus yang menyaratkan tidak boleh buta warna, siswa harus disertakan bukti keterangan dari layanan kesehatan. Dalam klausul PPDB disebutkan jika keterangan yang dilampirkan tidak benar maka penerimaan siswa bisa dibatalkan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.