SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik 7 anggota Dewan Pengawas beserta 7 anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden pada 7 Juni 2017, menandakan bahwa BPKH telah secara resmi dibentuk dan beroperasi.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKH akan bekerja dengan dasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Badan ini akan bertugas mengelola dana haji secara syariah berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, hasil yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Adapun ketujuh anggota dewan pengawas yang dilantik yaitu Yuslam Fauzi (ketua merangkap anggota), Khasan Faozi, Mohammad Hatta, Marsudi Syuhud, Suhaji Lestiadi, Muhammad Akhyar Adnan, dan Abdul Hamid Paddu.

Sementara ketujuh nama lain yang bertugas dalam badan pelaksana BPKH adalah Ajar Susanto Broto, Rahmat Hidayat, Anggito Abimanyu, Benny Witjaksono, Acep Riana Jayaprawira, A. Iskandar Zulkarnain, dan Hurriyah El-Islamy.

Jokowi berharap kehadiran badan baru ini membuat pelayanan ibadah haji semakin terus ditingkatkan. Menurutnya, BPKH akan lebih fleksibel dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan dana haji.

“Kita ingin pelayanan menjadi lebih baik lagi. Karena ini badannya akan lebih fleksibel dalam pengawasan dan pengelolaan, baik untuk keberangkatan maupun kepulangan dari para haji kita,” kata Jokowi.

Ia juga berharap agar dana yang dikelola dapat diinvestasikan sehingga keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi biaya-biaya dalam ibadah haji.

“Saya kira nanti badan ini bisa melihat, bagaimana negara-negara lain mengelola (dana haji). Jadi kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapapun terutama masyarakat yang ingin naik haji,” kata Jokowi.(ns/red)

Tags: badan pengawas, badan pengelolaan keuangan haji, pelantikan