SR, Surabaya — Di tengah peningkatan jumlah anak dengan disabilitas yang mendaftar di sekolah umum, pemenuhan hak pendidikan yang berkualitas di Indonesia masih menghadapi ganjalan besar. Meskipun akses pendidikan terus didorong, ketersediaan teknologi asistif (TA)—mulai dari alat bantu fisik sederhana hingga perangkat lunak canggih—masih sangat minim dan belum merata, terutama bagi sekolah-sekolah inklusif.

Kondisi keprihatinan ini terungkap dalam laporan riset nasional berjudul “Teknologi Asistif untuk Anak-anak dengan Disabilitas di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa di Indonesia”. Kajian mendalam ini disusun oleh Anna Hata, peneliti dan konsultan Education Global Practice World Bank, bersama Han Wang, Joko Yuwono, serta Shinsaku Nomura.

Dalam studinya, tim dari lembaga keuangan internasional tersebut menemukan adanya jurang ketimpangan yang lebar antara sekolah khusus dan sekolah umum. Data survei menunjukkan bahwa hampir 70 persen Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah inklusif mengaku tidak memiliki teknologi asistif di sekolah mereka. Sebaliknya, sekitar 80 persen guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) telah memiliki akses terhadap alat bantu pembelajaran tersebut.

Para ekonom dan ahli pendidikan ini mengungkapkan bahwa penyediaan alat bantu di sekolah inklusif selama ini sangat minim dukungan dari pemerintah. Sebagai dampaknya, keberadaan alat bantu justru bergantung pada kreativitas dan pengorbanan para pendidik secara mandiri. Sekitar 22 persen guru di sekolah inklusif terpaksa membuat sendiri alat bantu mengajar mereka dari bahan seadanya karena ketiadaan pasokan resmi.

Riset tersebut juga menyoroti minimnya pembekalan keterampilan bagi para tenaga pengajar. Sekitar 85 persen GPK di sekolah inklusif serta 70 persen guru di SLB dilaporkan belum pernah menerima pelatihan khusus mengenai cara memilih dan mengoperasikan teknologi asistif. Ketiadaan panduan ini diperparah oleh fakta bahwa 96 persen guru sekolah inklusif tidak memiliki katalog alat bantu, dan 94 persen dari mereka tidak memegang buku petunjuk penggunaan.

Wanita yang aktif mengkaji isu pendidikan inklusif ini bersama timnya menekankan bahwa pembekalan materi dan pelatihan memiliki dampak yang sangat vital terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil analisis regresi dalam riset tersebut membuktikan bahwa keberadaan alat bantu di sekolah dapat meningkatkan peluang penggunaannya oleh guru hingga lebih dari 500 persen. Selain itu, adanya pelatihan terfokus mampu meningkatkan probabilitas penggunaan teknologi asistif sebesar 350 persen.

Sebagai langkah perbaikan, para penulis laporan ini mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama pemerintah daerah untuk segera menerbitkan regulasi khusus mengenai standar teknologi asistif di sekolah inklusif. Selain itu, ia merekomendasikan adanya fleksibilitas dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penyediaan program pelatihan terstruktur agar setiap anak dengan kebutuhan khusus dapat belajar secara mandiri dan setara di dalam kelas. (*/dv/red)