Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Alami Peningkatan

Yovie Wicaksono - 29 July 2019
Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto (tengah). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,28 dari tahun 2017. Pada tahun ini angka IDI mencapai 72,39 dibanding IDI 2017 sebesar 72,11.

“Perubahan ini dipengaruhi karena adanya peningkatan pada aspek lembaga demokrasi, sehingga dengan angka ini tingkat demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori sedang,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rilis IDI Tahun 2018 di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Pada periode IDI tahun 2017-2018, ada lima provinsi yang mendapatkan penilaian baik yaitu DKI Jakarta (85,08), Bali (82,37), Nusa Tenggara Timur (82,32), Kalimantan Utara (81,07), dan DI Yogyakarta (80,82). Sementara tinggal Provinsi Papua Barat yang mendapat penilaian buruk yaitu 58,29.

“IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia,” kata Suhariyanto.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengatakan, indeks demokrasi Indonesia ini sebagai acuan untuk kebijakan di daerah dalam melakukan konsolidasi politik dan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga sebagai bahan untuk menyelesaikan kasus-kasus riil politik di daerah. Contohnya demo anarkis,  perbaikan pelayanan demokrasi, peningkatan kualitas DPT, peningkatan kualitas peradilan dan sebagainya.

“Setelah ini kami akan bekerja kembali bersama dengan BPS, Bappenas, Kemendagri untuk menghasilkan buku yang dibuat bersama  tim ahli. Awal September kita akan launching dan kita akan undang Pemda sehingga diharapkan Pemda dapat memanfaatkannya sebagai feedback dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik dan demokrasi sesuai kondisi wilayahnya masing-masing, antara lain penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sebagainya,” kata Wawan. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.