HRWG Sesalkan Kekerasan Terhadap Jurnalis saat Aksi 22 Mei

Yovie Wicaksono - 25 May 2019
Ilustrasi

SR, Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) menyesalkan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis dalam proses peliputan aksi massa di Jakarta pada 22 Mei 2019. Hal ini melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) dan menciderai semangat demokrasi. Insan pers harus dilindungi, baik secara individu maupun dalam aktifitas mereka menjalankan fungsi jurnalistiknya.

“HRWG juga menyesalkan terjadinya kekerasan yang menimpa kelompok kemanusiaan Dompet Dhuafa beberapa hari lalu. Hal ini juga bagian dari tindakan kekeliruan aparat dalam menangani aksi massa. Kepolisian harus bersikap tegas atas tindakan-tindakan yang mengarah pada penyiksaan tersebut,” ujar Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, pada Jumat (24/5/2019).

HRWG memahami sulitnya kepolisian dan TNI untuk menangani situasi saat ini. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menggunakan kekerasan secara brutal dan tanpa ukuran. Pendekatan yang represif hanya bisa dilakukan dengan ukuran yang jelas dan secara akuntabel dapat dipertanggungjawabkan dalam proses yang terbuka.

“Untuk itu, aparat di lapangan harus betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam penanganan massa agar di satu sisi tetap dapat menjaga perlindungan HAM di satu sisi, namun di sisi yang lain dapat menjaga keamanan kota dari para provokator,” imbuhnya.

Dalam hal ini, HRWG kembali mengingatkan Resolusi Dewan HAM PBB No. 25/38 tahun 2014 yang menegaskan tentang Protes Damai. Resolusi ini diusung oleh Pemerintah Indonesia dan didukung oleh sebagian besar Negara Anggota PBB. Resolusi menegaskan, dalam situasi terpaksa aparat harus menggunakan pendekatan represif kekerasan, hal itu harus dilakukan dengan tidak merusak esensi dari aksi massa tersebut. Penindakan kekerasan harus dilihat sebagai suatu bentuk pilihan terakhir tetap harus dengan memperhatikan prinsip HAM.

HRWG juga menyatakan, Presiden Jokowi tidak hanya meyakinkan publik bahwa situasi aman dan terkendali, tetapi juga memastikan proses penanganan demonstrasi akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia.

“Untuk memastikan hal ini, Presiden mengajak Komnas HAM, Kompolnas, dan Komnas Perempuan untuk juga terlibat dalam penanganan aksi massa. Hal ini tidak hanya untuk memantau proses dan tindakan aparat, namun lembaga-lembaga ini dapat menjadi rujukan bagi aparat dalam mengambil tindakan yang boleh dilakukan menurut HAM,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga harus menegaskan bahwa aparat di lapangan tidak boleh mengambil tindakan kekerasan kecuali untuk melindungi kepentingan HAM yang lebih utama, menjaga hak hidup, kesehatan publik, dan ketertiban umum. Setiap tindakan kekerasan yang sudah terjadi harus diproses hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah provokasi liar sentimen publik atas peristiwa-peristiwa tersebut.

“Kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas tindakan oknum aparat atau pihak lain selama proses aksi tersebut harusnya menggunakan mekanisme yang ada seperti Komnas HAM atau prosedur internal kepolisian dan TNI. Hal ini penting untuk mengklarifikasi dan membuktikan berita-berita yang beredar selama ini di media sosial. Menyebarkan video, gambar, tulisan justru tidak menyelesaikan masalah pelanggaran yang terjadi,” tandasnya.

Selain itu, HRGW meminta tim yang dibentuk oleh Kapolri untuk mengusut massa aksi 22 Mei melakukan investigasi secara independen dan kredibel bahkan bila diperlukan melibatkan Kompolnas, lebih dari itu polisi juga harus mengusut dalang kerusuhan yang memprovokasi massa untuk melakukan tindakan vandalisme. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.