Hasto Pilih Jadi Sekjen Partai daripada Menteri

Yovie Wicaksono - 18 October 2019
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Hasto Kristiyanto mengatakan, ia lebih memilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan dan totalitas di partai daripada menjadi menteri.

“Bertugas di partai itu sudah posisi yang terhormat, karena mengorganisir rakyat. Saya lebih memilih sebagai sekjen partai. Passion saya itu mengajar di partai. Kalau saya jadi menteri, malah tidak pas, banyak yang lebih hebat dari saya. Saya sudah izin kepada Ketua Umum Bu Mega untuk totalitas di partai saja,” ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jalan Kendangsari Industri Surabaya, Jumat (18/10/2019).

Ia menegaskan, tetap tidak bersedia jika ditunjuk oleh Presiden RI terpilih  Joko Widodo – Ma’ruf Amin untuk menjadi menteri.

“Tidak mungkin presiden menunjuk saya. Jika ditunjuk, saya akan mohon izin tidak bersedia,” ujarnya.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Presiden RI terpilih Jokowi dalam menentukan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya pada periode kedua. Hanya saja ia membocorkan ada lima jalur yang akan berpeluang kuat menjadi menteri.

“Hak dalam menyusun kabinet adalah prerogatif presiden. Tapi ada lima jalur untuk mengisi kabinet. Pertama, jalur parpol, kedua jalur profesional dan fungsional, ketiga jalur kepala daerah yang akan dipromosikan, keempat jalur aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas dan teknokrasi yang baik, kemudian kelima jalur tokoh nasional atau tokoh masyarakat,” ujarnya.

Mengenai calon menteri yang direkomendasikan PDI Perjuangan, ia menambahkan, partainya sudah melakukan kaderisasi berjenjang. Namun rekomendasi yang diberikan bukan sekedar nama, tapi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan presiden. Terlebih, menteri harus menguasai hal ihwal bidang. 

“Calon menteri PDI Perjuangan ada dari dalam internal, ada dari luar yang dipilih Ketua Umum Bu Mega. Finalisasi sudah dilakukan. Nanti susunan kabinet adalah representasi dari partai Koalisi Indonesia Kerja,” tuturnya.

Sebagai partai pengusung utama Jokowi dalam Pilpres, PDI Perjuangan mengusulkan struktur dan nomenklatur kabinet tidak banyak mengalami perubahan agar Jokowi-Ma’ruf Amin bisa bergerak lebih cepat.

Terlebih dalam periode kedua Presiden Jokowi, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, seperti radikalisme. 

“Penusukan yang terjadi kepada Pak Wiranto adalah bentuk melawan simbol negara. Ini harus disikapi dengan serius. Ada lagi tantangan perekonomian global seperti perang dagang Amerika dan China, belum lagi ketegangan di Timur Tengah, persoalan di Korea Utara dan Korsel,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.