SR, Surabaya – Masalah pertambangan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, terus menjadi isu kompleks yang sulit diselesaikan. Persoalan ini sering kali berakar pada regulasi yang ambigu, sehingga menciptakan konflik antara kepentingan masyarakat dengan investor.

“Masalah utama pertambangan biasanya berawal dari regulasi ambigu antara kepentingan masyarakat dan investor. Kebijakan sering kali didasarkan pada kedekatan antara investor dan penguasa, bukan pada kepentingan masyarakat,” ungkap KH Zahrul Azhar Asumta, calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di debat ketiga Pilgub Jatim, Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (18/11/2023)

Teknologi dalam proses pertambangan juga menjadi sorotan calon Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Hans itu. Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan sering kali meninggalkan kerusakan besar pada alam.

“Pertambangan akan meninggalan bekas. Kita harus memastikan teknologi yang digunakan benar-benar pro terhadap alam dan berpihak kepada masyarakat sekitar. Tidak boleh ada lagi tambang yang meninggalkan bekas kerusakan tanpa pemulihan,” tambahnya.

Gus Hans juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi sektor pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini hanya mungkin jika pengambilan keputusan dilakukan oleh penguasa yang bersih dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

“Kita tidak mungkin mengeluarkan keputusan yang memihak rakyat kalau diri kita sendiri tidak ‘Resik’,” tegasnya.

Kasus-kasus seperti penggalian ilegal di Lumajang disebut sebagai contoh nyata akibat regulasi yang tidak ditegakkan dengan konsisten. Andaikan aturan benar-benar ditaati, tidak akan ada kasus seperti di Lumajang atau daerah lainnya. “Kita akui, problem itu tak akan terselesaikan kalau kita tidak mengidentifikasi regulasi yang dibuat oleh pemangku kepentingan dengan tidak bersih, sehingga tidak berpihak pada rakyat,” katanya.

Gus Hans mengakui, masalah tambang sering menjadi isu yang seksi untuk dijadikan ladang kepentingan ekonomi oleh kelompok tertentu atau individu tertentu

Oleh karena itu, Gus Hans menyerukan agar para pemangku kepentingan memiliki integritas dan keberpihakan yang jelas pada masyarakat. “Pemangku kepentingan harus memiliki hati yang Resik,” tutupnya. (nio/red)

Tags: debat publik, gus hans, kebijakan ambigu, pilgub jatim, superradio.id, tambang