Godok Perubahan Raperda BUMD, Emil Dardak : Kami akan Maksimalkan Kontribusinya

Yovie Wicaksono - 26 November 2022
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, di rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (25/11/2022). Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia) 

SR, Surabaya – Perumusan Perubahan (Revisi) Raperda atas Perda No.8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus dimatangkan. Pada tahap ini, Gubernur Jawa Timur diwakilkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, di rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (25/11/2022).

Seperti diketahui, adanya pengajuan Raperda oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tersebut, guna menyesuaikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No.54 Tahun 2017 tentang BUMD, sehingga bisa menjadi landasan dan payung hukum yang kuat untuk BUMD.

“Menanggapi pertanyaan fraksi terkait mengapa Pemprov terlambat mengajukan ini, dijelaskan bahwa pasal 25 ayat 1 Perda nomor 8 tahun 2019 tentang BUMD, sebenarnya telah diatur, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak cukup kuat sebagai payung hukum. Itulah sebabnya kami ajukan Raperda ini dengan beberapa penyesuaian penegasan terhadap pasal 25 Perda nomor 8 tahun 2019,” ucapnya.  

“Ini bukan tentang penanaman modal, ini bagaimana kita melihat bahwa walaupun sebenarnya peraturan di tingkat pusat yang mengatur BUMD ini mengecualikan yang sebelumnya, tapi perlu ada penegasan landasan hukumnya untuk memperkuat fleksibilitas memperluas bisnisnya,” imbuhnya.

Emil menyampaikan, hingga kini BUMD tidak hanya dibentuk untuk profit melainkan juga berorientasi sosial. Untuk itu, peranannya tidak bisa hanya dilihat dari deviden, melainkan juga pada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan lapangan kerja, hingga penyaluran kredit pada UMKM.

Hal ini terbukti dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) BUMD yang telah melebihi total penyertaan modal Pemprov Jatim kepada BUMD. Tercatat, sampai 2022 total PAD yang disetorkan sekira Rp. 5,372,958 juta (5 triliun 372 milyar 958 juta). 

“Berdasarkan hasil evaluasi, keseluruhan PAD yang berasal dari BUMD di tahun 2022 meningkat dibanding 2021. Sampai 2022 total PAD yang disetorkan sebesar 5 triliun 372 milyar 958 juta. Sedangkan  penyertaan modal Pemprov Jatim sejak berdirinya BUMD pertama kali sampai saat ini berjumlah 3 triliun 969 milyar,” ujarnya.

Emil tak memungkiri, meski mengalami peningkatan, BUMD masih perlu dibina agar maksimal dan bisa berjalan secara profesional. Oleh sebab itu Raperda ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkannya. 

“Raperda ini menyesuaikan dengan regulasi PP nomor 54 tahun 2017 maupun peraturan lainnya sehingga dipastikan ada perlindungan hukum untuk pemegang saham dan tidak memberi dampak sosial kepada karyawan. Selain ini, Pemprov juga berupaya maksimal, rutin kita membina melalui evaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan keuangan triwulan, dan sebagainya,” tuturnya.

Ia berharap, nantinya Raperda tersebut menciptakan perputaran ekonomi yang positif di tiap daerah dan menjaga kestabilan di Jawa Timur. 

“Tadi kan angkanya sudah kita jentrengin kita akui masih ada BUMD tertentu yang perlu kita maksimalkan. Tapi secara overall kita melihat ikhtiar yang luar biasa dari insan BUMD. Raperda ini jadi motivasi untuk pengembangan expand tingkat, mampu bersaing bahkan dengan BUMN dan swasta sehingga meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendukung Pemerintah Jawa Timur,” pungkasnya. (hk/red)

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.