GEMAS Tagih Janji DPR Sahkan RUU P-KS

Yovie Wicaksono - 14 September 2019
Salah Satu Aktivis Jawa Timur Membuat Poster Aksi dan Hearing, di DPRD Jawa Timur, Senin (17/12/2018). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Jaringan kerja dari beragam organisasi masyarakat sipil seluruh Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS), menagih janji DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Mereka menilai DPR terkesan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan.

Koordinator Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Pengada Layanan (FPL), Veni Siregar mengatakan, pihaknya menuntut DPR untuk membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU dan membentuk tim perumus, guna memastikan pembahasan RUU ini dapat berakhir dengan pengesahan pada  September 2019.

“Kami juga menuntut DPR untuk mengesahkan RUU P-KS  yang memastikan jaminan perlindungan korban melalui ketentuan pemidanaan pelaku, hukum acara pidana khusus penanganan kasus, perlindungan dan pemulihan hak korban,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Super Radio di Surabaya, Sabtu (14/9/2019).

GEMAS juga mengamati, telah terjadi penyebaran fitnah yang sistematis dan meluas dalam bentuk propaganda yang membelokkan substansi dari RUU P-KS dalam bentuk ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian, seperti RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila.

“Kami menegaskan RUU P-KS tidak ada hubungannya dengan kebebasan seksual, pro zina, maksiat dengan LGBT. Justru menitikberatkan pada perlindungan korban dan menghukum pelaku dalam berbagai tingkat, dengan berbagai pola kekerasan seksual yang terjadi,” katanya.

Pihaknya menilai, penolakan, penundaan, penghasutan atau fitnah dan penghinaan terhadap pengesahan RUU P-KS sesungguhnya telah mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari kontribusi atas terbentuknya Rancangan Undang-Undang tersebut.

Sepanjang tahun ini, sejalan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), GEMAS terus melakukan klarifikasi untuk meluruskan pandangan negatif tersebut, namun terjadi pengabaian terhadap klarifikasi dan penolakan utnuk melakukan dialog.

“Ini menunjukkan tidak adanya political will, dan menunjukkan sebagai cara-cara politik yang menghasut kepentingan korban,” imbuhnya.

Komnas Perempuan sendiri merilis catatan tahunan di 2018, jumlah kasus kekerasan seksual naik menjadi 406.178 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466.

Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, Ratna Batara Munthi mengatakan, RUU P-KS adalah solusi atas situasi “Darurat Kekerasan Seksual”.

“Pengabaian dan penolakan menunjukkan, bangsa Indonesia telah dikuasai oleh sekelompok orang yang ingin mempertahankan budaya perkosaan dan justru melanggengkan para pelaku kejahatan seksual serta sama sekali tidak berempati pada korban,” ujarnya.

Ditundanya pembahasan dan pengesahan RUU P-KS, menurutnya, menunjukkan para wakil rakyat terutama Komisi VIII (Anggota Panja) yang menolak atau diam, tidak memiliki perasaan tentang keadilan korban, mempermainkan, menganggap remeh dan bermain-main politik untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pihaknya menambahkan, Bangsa Indonesia justru saat ini  terancam, dan dikuasai oleh orang-orang yang membela pemerkosa atau pelaku kekerasan seksual, dan menganggap enteng kekerasan seksual yang terjadi pada korban, dengan mempercayai hasutan-hasutan yang telah digiring untuk memberikan stigma buruk pada rancangan Undang-Undang tersebut.

“Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat negara, seharusnya menjadi pembela masyarakat yang mengalami kekerasan seksual, membuka dialog bila ada perbedaan pendapat, mengecek ulang kembali seluruh RUU yang mudah diakses, sebelum membuat pernyataan,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.