Disinformasi dan Hoaks Pekan Ini

Yovie Wicaksono - 15 June 2020
Ilustrasi

SR, Surabaya – Banyak beredar informasi dan berita palsu (hoaks) oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab di dunia maya, terlebih terkait dengan virus corona (Covid-19).

Jika tidak berhati-hati dan teliti, seringkali masyarakat mudah termakan hoaks tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Adapun beberapa hoaks maupun disinformasi yang berhasil kami rangkum diantaranya adalah ;

1. Diagnosis Berkode CDV untuk Penyakit Covid-19

Penjelasan :

Beredar di media sosial sebuah unggahan foto resume medis IGD yang menyebut hasil diagnosis utama adalah CVD. Unggahan foto tersebut disertai dengan narasi yang diklaim bahwa kode CVD adalah merupakan Covid-19.

Faktanya dokter spesialis penyakit dalam dan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof DR dr Ari Fahrial Syam menyampaikan, kode CVD bukanlah kode untuk penyakit Covid-19, melainkan Cerebrovascular Disease.

Sementara itu, Wakil Direktur dan Diklit sekaligus Jubir Satgas Covis-19 RS UNS, dr Tonang Dwi Ardyanto juga membantah bahwa kode CVD merupakan kode untuk penderita Covid-19. Adapun menurutnya kode CDV dalam foto itu artinya Cerebrovascular Disease atau yang lebih dikenal dengan penyakit Stroke.

KATEGORI: DISINFORMASI

Link Counter :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/12/201550565/viral-unggahan-diagnosis-berkode-cvd-dikira-covid-19-ini-penjelasan-dokter

 

2. Pesan Berantai Polisi Disusupi PKI dan Akan Memeriksa Orang-orang yang Menolak RUU HIP

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai yang menyebutkan Institusi Kepolisian telah disusupi PKI, dan akan bergerak memeriksa orang-orang yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pada pesannya disebutkan juga Umat Islam diharap siaga untuk menghadapi serangan Neo PKI yang didukung Pemerintahan Presiden Jokowi.

Faktanya informasi pada pesan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari tempo.co, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, menjelaskan bahwa masyarakat bisa berpartisipasi mengkritisi isi RUU inisiatif DPR tersebut. Agar bisa benar-benar menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara.

Mahfud Md juga mengatakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila bukan bertujuan memberi ruang bagi komunisme, RUU tersebut justru untuk menguatkan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Mengenai Institusi Polri yang disebutkan sebagai Gerakan Neo PKI  adalah tuduhan tidak berdasar dan cenderung mendiskreditkan Polri. Diharapkan masyarakat tidak terprovokasi dengan pesan berantai tersebut.

KATEGORI: HOAKS

Link Counter :

https://nasional.tempo.co/amp/1348216/mahfud-md-ruu-haluan-pancasila-bukan-untuk-buka-ruang-komunisme

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/13/13465071/mahfud-md-sebut-tap-mprs-pelarangan-komunisme-jadi-konsideran-ruu-hip

 

3. Pesan Berantai BPK dan KPK Telusuri Penggunaan Dana Beasiswa di Wilayah Jember

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada platform Whatsapp yang memberikan keterangan bahwa penerima beasiswa akan diperiksa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, bahkan pada pesannya mencantumkan nama-nama pengguna beasiswa yang dinyatakan menyalahi aturan dan harus mengembalikan uang negara hingga mencapai belasan juta. Pesan tersebut beredar pada sebagian masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Jember.

Faktanya informasi pada pesan tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari sumber kredibel. Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember Edy Budi Susilo, menyampaikan penerima beasiswa Pemkab Jember diimbau tak perlu khawatir uang beasiswa yang mereka terima bermasalah. Sebab, anggaran tersebut dicairkan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan Pemerintah.

Edi menambahkan, BPK memang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa penerima beasiswa guna pengawasan dana hibah dari Pemkab Jember, tetapi pesan yang menyebutkan adanya KPK dan sanksi pengembalian uang bahkan sampai sanksi penjara adalah tidak benar.

KATEGORI: HOAKS

Link Counter :

Hoaks! Kabar BPK dan KPK Telusuri Beasiswa

https://jatimtimes.com/baca/216554/20200613/083300/hoaks-kabar-bpk-dan-kpk-telusuri-penggunaan-dana-beasiswa-cek-faktanya

 

4. Beredar Buku PKI Terdapat Kata Pengantar Dari Megawati

Penjelasan :

Beredar sebuah artikel di media sosial yang berjudul “TNI: Buku PKI Yang Kami Sita Terdapat Kata Pengantar Megawati Soekarnoputri & Eva…”. Artikel tersebut kemudian dibagikan oleh salah satu pengguna Facebook dengan narasi “Waduh…. Kalo Jokowi tahu, bisa di gebuk nich Megawati.”

Faktanya, kalimat pada foto tangkapan layar bahwa Megawati memberikan kata pengantar pada buku PKI adalah salah. Judul pada artikel yang beredar adalah hasil editan. Judul pada artikel tersebut diedit dari judul aslinya yang berjudul “LBH Surabaya: Penyitaan Buku di Probolinggu Langgar Hukum.”

KATEGORI: DISINFORMASI

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzMzE9N-cek-fakta-buku-pki-terdapat-kata-pengantar-megawati-simak-faktanya

https://surabaya.liputan6.com/read/4025153/lbh-surabaya-penyitaan-buku-di-probolinggo-langgar-hukum

 

5. Obat Rumahan untuk Mengobati Covid-19

Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa Italia menemukan obat yang bisa mengobati Covid-19. Obat itu terdiri dari 500 gms Aspirin yang dilarutkan dengan jus lemon yang direbus dengan madu.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Kementerian Kesehatan Italia tidak menyebut obat itu diakui secara resmi untuk mengobati Covid-19. WHO telah menegaskan bahwa saat ini belum menemukan obat yang efektif untuk mengobati Covid-19.

KATEGORI: DISINFORMASI

Link Counter :

https://factcheck.afp.com/who-warns-against-self-medicating-covid-19-aspirin-lemon-juice-and-honey-remedy

 

6. Beredar Surat Edaran Penetapan Status Tersangka Terhadap Said Didu

Penjelasan :

Beredar surat penetapan tersangka atas nama mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Surat tersebut beredar setelah dikeluarkan dari Dittipidsiber Mabes Polri yang beredar di kalangan wartawan.

Faktanya, melalui Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono membantah kabar penetapan tersangka terhadap Said Didu. Menurutnya, belum ada penetapan tersangka terhadap mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut.  “Belum (jadi tersangka),” kata Argo singkat saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (‎11/6/2020).

KATEGORI: DISINFORMASI

Link Counter :

https://www.kompas.tv/amp/article/86395/videos/beredar-kabar-said-didu-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-ini-faktanya

https://www.antaranews.com/berita/1548004/mabes-polri-tegaskan-belum-ada-penetapan-tersangka-terhadap-said-didu

 

7. Video Organ Jenazah Covid-19 Dijual, Setiap Satu Jenazah Rumah Sakit Mendapat 321 Juta

Penjelasan :

Beredar sebuah video yang memperlihatkan perut sesosok jenazah di Rumah Sakit dengan jahitan panjang menyebar di media Whatsapp. Video tersebut disertai narasi tentang adanya penjualan organ jenazah korban Covid-19 yang menjadi lahan bisnis gelap antar negara  yang melibatkan petinggi-petinggi negara dimana setiap jenazah dihargai senilai 321 juta.

Faktanya, klaim terhadap video tersebut adalah klaim yang salah dan menyesatkan. Dilansir dari jawapos.com diketahui video yang sama pernah diunggah pada 2018, jauh sebelum pandemi Covid-19. Kanal milik Tribunnews yang mengunggah video itu menuliskan keterangan tentang keributan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof dr R.D. Kandou Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu, 23 April 2018.

Disebutkan, jenazah atas nama Geraldy Jecky Payow merupakan korban penikaman di daerah Malalayang, Manado. Korban yang sudah tak bernyawa kemudian dilarikan ke RS untuk diotopsi.

Atas tudingan menjual organ tubuh, dokter forensik RSUP Kandou Manado Jemmy Tomuka menegaskan tidak pernah ada. ”Tidak ada orang yang telah meninggal diambil organnya untuk dipakaikan ke orang yang masih hidup,” ucap dia. Penjelasan itu dimuat portal Inews.Id pada 23 April 2018.

KATEGORI: HOAKS

Link Counter :

https://www.jawapos.com/surabaya/11/06/2020/hoax-organ-jenazah-korban-covid-19-dijual/

 

8. Foto 5 Saudara Kandung Menunggu Diadopsi karena Orang Tua Meninggal Terjangkit Covid-19

Penjelasan :

Beredar postingan gambar di media sosial dengan narasi yang menyebut 5 bersaudara menunggu diadopsi karena  orangtuanya meninggal terjangkit Covid-19.

Faktanya, dilansir dari akun Humas Surabaya di Facebook, kabar viral ini ternyata merupakan kabar hoaks. Sebelumnya, pihak Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan cepat mengenai penyebaran informasi gambar seperti ini.

Hasil koordinasi dengan Puskesmas Kalijudan, warga Surabaya yang beralamat di Kalijudan ini ternyata sudah tidak tinggal di alamat tersebut selama dua tahun. Sementara itu, narasi orang tua 5 bersaudara tersebut yang meninggal karena Covid-19 terbukti merupakan informasi palsu.

KATEGORI: HOAKS

Link Counter :

https://surabaya.tribunnews.com/amp/2020/06/10/foto-5-saudara-kandung-menunggu-diadopsi-karena-orang-tua-meninggal-karena-covid-19-ternyata-hoax?page=all

https://www.facebook.com/1132036383505927/posts/3129348483774697/?app=fbl

 

9. Jokowi Ternyata Sudah Pakai Rp38,5 Triliun Dana Haji

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di sosial media Facebook yang membagikan tautan link berita berjudul “Jokowi Ternyata Sudah Pakai Rp.38,5 Triliun Dana Haji, Jamaah Tak Diberitahu.”

Setelah ditelusuri, klaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menggunakan dana haji Rp38,5 triliun adalah salah. Faktanya, dana haji saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam bentuk Valuta Asing dan Rupiah.

Seperti dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, tak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

KATEGORI: HOAKS

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/4bamJa2b-cek-fakta-jokowi-ternyata-sudah-pakai-rp38-5-triliun-dana-haji-simak-fa

https://ekonomi.kompas.com/berita/142008126-bpkh-tidak-ada-satu-rupiah-dana-haji-untuk-infrastruktur

 

10. Ribka Tjiptaning Ketua Panja RUU HIP

Penjelasan :

Beredar tangkapan layar sebuah artikel berita dengan narasi yang menyebutkan bahwa Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning adalah Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Informasi tersebut ramai beredar di media sosial Facebook dan Twitter.

Setelah ditelusuri, klaim bahwa Ribka Tjiptaning merupakan Ketua Panja RUU HIP adalah keliru. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas membantah kabar tersebut. Ia menyebutkan, Ketua Panja RUU HIP adalah Rieke Diah Pitaloka.

Dikutip dari laman Medcom.id, Ribka pun membenarkan pernyataan Supratman. Ribka menegaskan dirinya tidak bisa menjadi anggota atau pimpinan Panja.

KATEGORI: DISINFORMASI

Link Counter :

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/aNraAvgK-ketua-panja-ruu-hip-anak-pki-ini-faktanya

https://idtoday.co/politik/ketua-panja-ruu-hip-rieke-diah-pitaloka-ketua-baleg-dpr-bukan-ribka-tjiptaning/

View this post on Instagram

Akun Twitter Pak Rw 07 atau @AnginLa49997994 membuat cuitan dengan narasi “Tolong bantu viralkan guys : Dirut Bokep & penulis buku “Aku bangga menjadi anak PKI” menjadi ketua panja RUU HIP yang skg sedang di bahas" pada, Minggu, (7/6). Dalam cuitan tersebut disematkan juga link artikel dari riaunews.com yang berjudul “Ribka Tjiptaning Ketua Panja RUU HIP dan Iman Brotoseno Dirut TVRI, Pengamat: Indonesia disusupi Komunis.” . Cuitan akun Twitter Pak Rw 07 ini juga diunggah oleh akun Facebook Mikha Akhbariyyah atau @daniekingient.selaluceria dalam bentuk screenshot atau tangkapan layar pada, Senin (8/6). . Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui cuitan akun Twitter Pak Rw 07, yang juga diunggah dalam bentuk tangkapan layar oleh akun Facebook Mikha Akhbariyyah adalah salah atau keliru. . Mengutip dari Liputan 6 dengan judul artikel “Daftar Lengkap Anggota DPR 2019-2024” yang ditayangkan pada Selasa, (1/10/2019) pada bagian Fraksi PDIP tidak ditemukan nama Iman Brotoseno sebagai anggota DPR RI terpilih. . Kemudian, klaim anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning yang dikatakan oleh Muslim Arbi sebagai Ketua Panja RUU HIP, sebelumnya juga sudah dinyatakan oleh mantan Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani pada Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) melalui aplikasi Zoom Meeting bertema “Ancaman Kebangkitan Komunisme dan Arogansi Oligarki dibalik RUU Haluan Ideologi Pancasila?” pada Sabtu, (6/6). . Namun, pada Selasa (9/6) kemarin, Ahmad Yani pun mengklarifikasi bahwa dirinya salah menyebut Ribka Tjiptaning sebagai Ketua Panja HIP. "Saya mencabut dan meralat pembicaraan tersebut sekaligus memohon maaf atas kesalahan penyebutan nama ketua Panja Penyusunan RUU HIP. Setelah saya kroscek kembali ternyata ketua Panja Penyusunan RUU HIP adalah Rieke Diyah Pitaloka bukan Ribka Tjiptaning," ujarnya, Selasa, (9/6). . Referensi: riaunews.com liputan6.com dpr.go.id rmol.id pojoksatu.id #hoax #hoaks #hoaxcrisiscenter #HCCJawaBarat #HCCJabar #Mafindo #turnbackhoax #jawabarat #jabar #cekfakta #literasi

A post shared by Hoax Crisis Center Jawa Barat (@hccjawabarat) on

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.