SR, Surabaya – Seringkali kebijakan untuk penyandang disabilitas terhambat bukan karena niat, melainkan karena data yang tidak akurat. Inilah yang kini menjadi fokus Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada tahun 2025.

Mereka menargetkan perbaikan data penyandang disabilitas agar pemenuhan hak dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Pasalnya selama ini, jumlah difabel yang tercatat dalam administrasi negara masih jauh lebih sedikit dibanding estimasi WHO maupun hasil sensus penduduk. Akibatnya, banyak program bantuan maupun akses layanan publik yang tidak sampai ke mereka yang seharusnya berhak.

KND menekankan bahwa data yang akurat adalah fondasi dari semua kebijakan. Dengan pendataan yang lebih baik, pemerintah dapat menentukan kebutuhan alat bantu, menyalurkan bantuan sosial, hingga membuka akses pendidikan dan pekerjaan bagi difabel secara lebih efektif.

Perbaikan data ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi penyandang disabilitas.

Pendekatannya tidak hanya administratif, tetapi juga berbasis partisipasi masyarakat agar lebih inklusif.

Upaya KND sejalan dengan rekomendasi WHO Disability and Health Data 2025, yang menegaskan pentingnya data terperinci untuk mengurangi kesenjangan akses difabel di seluruh dunia.

Dengan data yang akurat, hak penyandang disabilitas tidak lagi sekadar tercatat di atas kertas, melainkan benar-benar hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. (dv/red)

Tags: afirmasi, disabilitas, hak difabel, pendataan, superradio.id