Besok, Pemkab Kediri akan Surati Kemendagri

Yovie Wicaksono - 16 May 2021
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan bukti operasi tangkap tangan terhadap oknum Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di kantor Balai Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, pada 6 Mei 2021 lalu. Foto : (Super Radio/Rahman Halim)

SR, Kediri – Uang tunai sebesar Rp 15 juta hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terhadap oknum Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di kantor Balai Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, pada 6 Mei 2021 lalu, kini telah dikembalikan ke penyetor desa masing-masing.

Uang hasil tarikan per desa Rp 1 juta tersebut, menurut rencana akan diberikan kepada oknum Camat yang peruntukanya diduga dipergunakan untuk keperluan THR (Tunjangan Hari Raya).

“Sekarang statusnya uangnya sudah dikembalikan ke desa masing-masing, saya minta dikembalikan ke kas desa. Karena itu yang dari PAD informasinya,” kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan beberapa waktu lalu, hingga sekarang posisi Kepala Kantor Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri masih lowong.

“Plt belum ada, nanti kita akan ada Plt setelah surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, baru kita tetapkan Plt nya,” imbuh Bupati berusia 28 tahun ini.

Selebihnya, Bupati yang akrab disapa Dito ini meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali  terkait aturan indisipliner oleh oknum ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Artinya hal-hal indisipliner seperti ini, pelanggaran sanksi cukup berat. Tetapi karena ada Undang undang yang mengatur, pihaknya tidak bisa mengganti secara langsung. Ini yang saya minta pemerintah pusat agar dikaji lebih dalam. Kalau pelanggaran yang sanksinya berat apakah bisa langsung dilakukan atau tidak,” ujarnya.

Rencananya pada Senin (17/5/2021), pihak Pemkab Kediri akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 2 oknum ASN tersebut.

“Sekarang kita sedang menunggu proses, hari Senin besok kita akan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri. Ini pun harus melalui surat pendampingan dari provinsi. Harus ada surat rekomendasi dari provinsi karena sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 162 ayat 3 itu mengatakan bahwa kepala daerah belum boleh atau kalau mau mengganti jajaranya harus mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Sementara itu sesuai dengan hasil rapat antara pihak Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah, adapun sanksi yang diberikan kepada oknum Kepala Kantor Kecamatan Purwoasri berinisial M berupa hukuman sanksi disiplin berat. Mengacu pada pasal 7 ayat 40 B berupa pemindahan dalam rangka penurunan  jabatan setingkat lebih rendah.

“Kemudian untuk Pak Kasi PMD, juga dianggap melanggar PP nomor 53 tahun 2010 dan melanggar pasal 4 angka 1 dan angka 8 sehingga beliaunya diberikan sanksi hukuman berat. Sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 4 huruf A, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun,” ujar Kepala Inspektorat Nono Sukardi. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.