SR, Surabaya – Aktivis Perempuan Peduli Pesisir bersama beberapa elemen masyarakat Surabaya menggelar aksi damai di pelataran Gedung DPRD Surabaya, Sabtu (24/8/2024) siang. Bertepatan dengan itu, di dalam gedung tengah dilangsungkan pelantikan 50 anggota DPRD Surabaya baru periode 2024-2029.

Adapun agenda aksi dari aktivis itu adalah menolak proyek strategis nasional (PSN) berupa reklamasi pantai sisi Timur Surabaya. Mereka mengkhawatirkan  terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena terganggunya ekosistem hutan mangrove dan juga mengancam kehidupan masyarakat nelayan sekitar pantai.

Dalam aksinya, para pengunjukrasa membentangkan spanduk panjang bertuliskan “Lawan Reklamasi”, juga beberapa poster bertuliskan “Pamurbaya Not For Sale”  dan poster  berisi ajakan “Tolak Reklamasi”.

Juru bicara aksi, Noviana Suprajitno, mengaku aksi itu sengaja digelar saat pelantikan anggota DPRD Surabaya. Dimaksudkan agar anggota dewan yang baru mau peduli, mendengar dan ikut bersama masyarakat untuk menolak reklamasi yang sejatinya, dalam jangka panjang akan merugikan warga kota Surabaya.

“Kami ingin  anggota DPRD yang terhormat mendengar aspirasi rakyat dan meneruskan ke pusat agar reklamasi tidak dilanjutkan karena mengganggu dan bahkan merusak lingkungan mangrove Surabaya yang sudah tertata baik,” kata Noviana.

Dicontohkannya, di mangrove Pamurbaya terdapat salah satu jenis bangau yang  siklus hidupnya bermigrasi dan singgah di Pamurbaya. Bangau itu bermigrasi dari dari Asia menuju Australia. “Jika mangrove Pamurbaya hilang maka akan memutus mata rantai kehidupan bangau yang berdampak pada kepunahan,” tuturnya.

Ditambahkan aktivis lainnya, Ivonne, bahwa  reklamasi pantai timur Surabaya akan mengancam sosial ekonomi masyarakat nelayan. Selama ini penghidupan mereka bergantung pada hasil tangkap laut yang ditopang oleh kesuburan hutan mangrove. “Jika mangrove rusak maka angka kemiskinan akan semakin dalam. Jangan kemudian pemerintah mengakamuflase dengan mengubah para meter kesejahteraan yang ada, seakan akan orang miskin berkurang padahal faktanya tidak, orang miskin bertambah banyak,” tandas penggiat Perempuan Disabilitas Indonesia itu.

Sayangnya, aksi yang dilakukan itu kurang mendapat perhatian dari anggota DPRD yang  baru dilantik. “Anggota DPRD baru belum memberi respons, mereka masih euforia merayakan jabatan baru, tapi kami mengingatkan adanya ancaman di depan mata,” kata perempuan yang akrab disapa Mak Cik itu.

Sesungguhnya aksi menolak reklamasi pantai timur Surabaya sudah dilakukan  tiga kali di lokasi berbeda. Kali pertama aksi di Pantai Kenjeran yakni naik perahu bersama nelayan menyusuri areal yang akan alami reklamasi. Berikutnya audiensi dengan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 yang menghasilkan surat nota kesepakatan tolak reklamasi. Kemudian, aksi di pelataran DPRD Surabaya menyambut anggota parlemen baru dilantik.

Karena kurang mendapat respons dari anggota DPRD Surabaya yang berangsur-angsur pulang. Para aktivis melanjutkan aksi unjuk rasa di trotoar Jl Yos Sudarso. Mereka membentangkan poster dan spanduk dimaksudkan agar bisa dibaca pengguna jalan yang cukup padat. (dns/ton/red)

Tags: aksi damai, anggota dprd baru, pantai timur surabaya, reklamasi, superradio