SR, Surabaya – Pemerintah akan segera merilis hasil penulisan sejarah Indonesia. Sayangnya rencana ini justru menuai kritik banyak pihak tak terkecuali akademisi di Kota Pahlawan.

Antropolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Pinky Saptandari, menyebut proses penulisan ulang sejarah yang digagas Menteri Kebudayaan kurang proporsional, karena menghilangkan peristiwa Mei 1998 dengan alasan tak ada bukti konkret. Seharusnya, pemerintah bisa mengumpulkan dan menelusuri banyak fakta terkait hal itu.

Jika niat awal memang untuk masyarakat hendaknya negara lebih bijak. Biarkan rakyat melihat sejarah secara utuh tanpa dimanipulasi sesuai kepentingan tertentu. “Kalau semua dikemas sesuai kepentingan penguasa maka ini akan jadi cerita novel sesuai selera penguasa saja,” jelasnya.

“Intinya bagaimana kita menghidupkan sejarah. Indah atau kelam dia harus tetap ada untuk anak cucu kita,” imbuhnya.

Upaya pemerintah, kata Pinky, justru menimbulkan kecurigaan. Ia khawatir upaya penghapusan tragedi 1998 ini bertujuan untuk legitimasi kekuasaan. “Apapun yang disampaikan ini pasti ada motifnya, dan sepertinya ada sejarah yang dihilangkan agar peristiwa yang tidak dikehendaki oleh yang berkuasa itu hilang. Kalau positif itu buat siapa negatif juga buat siapa,” tegasnya.

Dengan menghapus peristiwa kelam tersebut, maka pemerintah juga menghapus harapan korban-korban reformasi 1998 yang masih berjuang mencari keadilan. “Kita tidak boleh putus asa untuk memberi masukan karena sejarah itu jangan hanya history tapi story korban juga harus disuarakan supaya jadi catatan lengkap bagi sejarah bangsa,” tandasnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Kelompok Studi Gender dan Kesehatan Universitas Surabaya, Endah Triwijati. Ia yang hingga kini membantu advokasi korban kerusuhan 1998 mengaku miris.

Perempuan yang akrab disapa Tiwi itu menjelaskan, tragedi 1998 tak hanya di Jakarta. Di Surabaya juga terjadi dan sampai sekarang pihaknya masih kesulitan membantu korban menyuarakan hak mereka.

Sebelum berani memberi kesaksian, korban sudah dipenuhi rasa trauma, ancaman, stigma masyarakat, sehingga akhirnya memilih bungkam. Terlebih pembuktian kekerasan seksual sangat panjang dan melelahkan.

“Karena perempuan selalu ditaruh sebagai tonggak keluarga dan dikenai kultur kalau terkena kekerasan seksual akan membawa aib bagi keturunannya. Bayangkan, apakah bisa korban bicara,” ucapnya sembari menahan tangis.

Ia pun bercerita pengalamannya ketika berusaha mengadvokasi korban. Kala itu ia menghubungi seorang dokter perempuan di suatu daerah. Dari sana ia mendapat info bahwa banyak korban 1998 yang sampai hamil dan melahirkan.

“Dokter itu mengatakan bahwa ada banyak yang sampai hamil melahirkan dan mereka dirawat oleh sekelompok ibu bapak di sebuah rumah sampai melahirkan dan para ibu bapak itu urunan untuk beli susu,” tuturnya.

Dengan berbagai penulusurannya, maka tak etis jika pemerintah mencoba menghapus jejak peristiwa kelam itu.

“Saya tidak pernah bisa punya record maupun kepercayaan dari para korban. Tapi saya tahu dokter Budiono pada waktu itu mengajak korban ke Jakarta bertemu mbak Nur. Sayangnya, ketika ditanya korban hanya menunduk dan diam,” jelasnya.

“Kita perlu ingat bahwa fakta itu ditentukan. Fakta yang dominan didengar itu ditentukan oleh yang punya mic jadi mari kita perbanyak mic supaya pengalaman dari orang-orang yang terpinggir itu didengarkan,” ungkapnya.

Senada, Guru Besar Fisip Universitas Airlangga, Hotman Siahaan dengan tegas menolak buku sejarah yang dihasilkan oleh Kementerian Kebudayaan yang disetujui oleh DPR dengan dana APBN 2025.

Menurutnya menghilangkan pelanggaran HAM dan tragedi kemanusiaan sama dengan memuluskan legitimasi otoritas kekuasaan yang tak seharusnya terjadi.

“Dengan menghilangkan sejarah maka apapun otority wacana kekuasaan yang akan dilakukan ke depan itu sah dan itu tidak boleh terjadi seharusnya. Banyak kekerasan di dunia ini gak bisa dihapus,” terangnya.

Padahal, Presiden ke III BJ Habibie pernah mengeluarkan pernyataan terbuka atas kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan pada kerusuhan 1998. Dalam pernyataan itu, Habibie mengungkapkan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Pernyataan Habibie itu disampaikan saat menerima perwakilan tokoh/aktivis perempuan di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada 15 Juli 1998.

“Sejarah kita sudah diakui secara resmi oleh negara karena presiden habibie sudah meminta maaf. Itu resmi, dan sekarang mau dihilangkan, inilah bukti dia mau memperkuat legitimasi kekuasaan,” kritiknya.

Menurutnya sejarah harus ditulis dengam benar. Meski banyak yang tak mengalami era 98 namun tak menutup kemungkinan sejarah akan terulang. “Sejatinya kekerasan terus berulang. Kejahatan kemanusiaan itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Itu kenapa jadi penting kita menulis sejarah dengan benar agar bisa menjadi cermin tdiak mengulangi kesalahan di masa lalu,” tandasnya. (hk/red)

Tags: fadli zon, menteri kebudayaan, peristiwa mei 1998, Pinky Saptandari, Super radio, universitas airlangga, universitas surabaya