SR, Surabaya – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Agatha Retnosari mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan inklusif terhadap  penyandang disabilitas di bidang usaha.  

Usulan kebijakan inklusif dalam bentuk program khusus untuk para penyandang disabilitas ini agar mereka mendapat kucuran bantuan modal guna mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik. 

“Misalnya bagi disabilitas netra, agar bisa mengakses bantuan modal, maka  kontrak menggunakan huruf Braille,” kata Agatha dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional, Jumat (3/12/2021).

Agatha berharap kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas ini mendapat dukungan   pemerintah. 

Menurutnya, sudah bukan saatnya bicara disabilitas leading sektornya hanya di Dinas Sosial saja, tapi mestinya ke semua  bidang. 

“Karena para penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti warga negara pada umumnya,” ujar anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim ini. 

Dengan mendukung usaha para penyandang disabilitas,  maka mereka akan lebih berdaya.  

Agatha juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberi akses sama pada para penyandang disabilitas lewat pembangunan infrastruktur dan  sekolah inklusif meski belum menyebar dan merata. 

“Juga langkah pemerintah melalui kebijakan tenaga kerja yang memberi imbauan pengusaha untuk merekrut penyandang disabilitas. Tapi demi keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas itu sendiri, maka kebijakan ekonomi inklusif untuk penyandang disabilitas mutlak diperlukan,” tandasnya. (*/red)

Tags: agatha retnosari, Anggota DPRD Jatim, hari disabilitas internasional, huruf braille