13 Tahun Lumpur Lapindo, Ini Empat Rekomendasi untuk Khofifah

Yovie Wicaksono - 29 May 2019
Sambil menggunakan caping bertuliskan zat kimia berbahaya, dan menunjukkan foto dampak dari lumpur lapindo, perempuan korban lapindo mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (29/5/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Sambil menggunakan caping bertuliskan zat kimia berbahaya, puluhan perempuan korban lumpur Lapindo mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, untuk menyerahkan rekomendasi penuntasan kasus Lapindo, pada Rabu (29/5/2019).

Hari ini, 13 tahun lalu, semburan lumpur Lapindo terjadi dan masalah penuntasan kasus Lapindo masih jauh dari kata selesai.

Direktur Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Jatim, Rere Christanto mengatakan, ada empat rekomendasi yang diberikan, yakni pemulihan kerusakan lingkungan, jaminan kesehatan dan sosial menyeluruh pada korban Lapindo, menolak wacana penghapusan desa-desa terdampak semburan lumpur Lapindo, dan menolak pengeboran baru PT Lapindo Brantas di kawasan padat huni.

“Karena Gubernur Jawa Timur hari ini berhalangan hadir, tadi kita sudah berikan rekomendasinya kepada lima orang perwakilan dari Gubernur. Selain itu, kita juga memberikan undangan kepada Ibu Gubernur untuk datang ke Lapindo dalam satu semester ini sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kami,” ujar Rere.

Rere berharap dari aksi ini, bisa membuat pemerintah  memiliki komitmen memulihkan situasi pasca semburan lumpur Lapindo.

Selama 13 tahun ini, masih banyak hak para korban yang belum terpenuhi, kerusakan lingkungan belum terpulihkan, namun muncul sebuah permasalahan baru ditengah para korban, yakni adanya pemberian perpanjangan kontrak dari pemegang kebijakan kepada PT Lapindo Brantas untuk melanjutkan aktivitas pertambangan di Blok Brantas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemberian izin untuk melakukan pengeboran baru.

“Tragedi lumpur Lapindo rupanya tidak pernah menjadi pelajaran. Ditengah karut marut pemulihan dampak semburan lumpur Lapindo yang tidak kunjung tuntas, perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas dan pemberian izin pengeboran baru itu mendemonstrasikan kebebalan pengusaha dan penguasa dalam pertambangan migas dan keselamatan rakyat,” ujar perwakilan  Korban Lapindo Menggugat (KLM), Ikhwanul dari Desa Glagaharum.

Korban Lapindo yang berasal dari Kelompok Perempuan Ar Rohma, Sanggar Al Faz dan Korban Lapindo Menggugat, berharap pemerintah memikirkan mekanisme perlindungan warga di wilayah industri padat huni seperti di Porong.

“Itulah alasan mengapa perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas layak ditolak,” tegas Rere. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.