Trend Kematian Akibat Covid-19 Terus Meningkat, Politisi PDI Perjuangan Sarankan Hal Ini

Yovie Wicaksono - 5 July 2021
Peduli Disabilitas, Yayasan Bersama Indonesia Sehat Gelar Vaksinasi Covid-19. Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia)

SR, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan refocusing atau pemotongan anggaran belanja pada APBN semester II-2021, jika kasus positif dan angka kematian akibat Covid-19 terus meningkat.

Selanjutnya, hasil pemotongan ini dialokasikan ke beberapa kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan Covid-19.

“Saya kira, refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), tetapi juga anggaran pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, saya minta Pemda juga ikut memikul beban, agar anggarannya juga dipotong,” ujar Said di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Dikatakan, langkah ini sebagai salah satu upaya pemerintah mempersiapkan amunisi yang cukup untuk melawan virus Covid-19 ini.

Selain pemotongan anggaran K/L maupun Pemda, beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan bisa dipotong. Termasuk, rencana kegiatan yang dibatalkan karena tingginya Covid-19.

Demikian juga dengan anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran konsumsi rapat, anggaran belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja ATK, penghematan belanja listrik karena sebagian besar WFH harus direfocusing juga.

“Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020,” tandasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menjelaskan, hasil refocusing anggaran belanja ini dialokasikan untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Hasil pemotongan anggaran ini nantinya bisa digunakan untuk memperbanyak layanan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarananya tenaga medis yang mampu menampung lonjakan pasien Covid-19.

Hasil refocusing ini hendaknya juga untuk memperbesar alokasi dan memastikan tambahan Bansos, bantuan sosial produktif bagi UMI dan kelanjutan program restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM.

Disisi lain, politisi senior PDI Perjuangan ini juga merekomendasikan agar pemerintah menutup jalur penerbangan dan pelabuhan internasional sementara waktu.

“Namun khusus untuk penerbangan militer, polisi, intelijen dan diplomat serta kargo tetap diperbolehkan dibuka,”terangnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.