Tanggapi Keluhan Masyarakat, Komisi E DPRD Jatim akan Panggil BPJS Ketenagakerjaan

Yovie Wicaksono - 11 April 2021
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari. Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia)

SR, Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Hari Putri Lestari, mengimbau kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Penggerak Jaminan Sosial Nasional (PERISAI) selaku pihak ketiga yang bertugas merekrut peserta agar lebih memasifkan sosialisasi dan teliti agar tidak terjadi kesalahan input data.

Hal itu disampaikan Tari, panggilan akrabnya, menanggapi keluhan perwakilan Forum Peserta BPJAMSOSTEK Jawa Timur (FPB Jatim) dan 3 ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan hak pencairan santunan kematian, serta penonaktifan kartu peserta yang dilakukan sepihak oleh kantor cabang BPJAMSOSTEK.

“Mereka mengajukan ke DPRD Jatim minta solusi, karena mereka merasa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah membayar iuran rutin dan diakui sebagai peserta, tapi saat pihak keluarga mengajukan klaim kok dipersulit, tidak diproses alias ditolak,” ujar Tari kepada Super Radio, Minggu (11/4/2021).

Disebutkan, masih ada beberapa peserta yang tetap membayar iuran meski kartunya telah diblokir, karena informasi yang tidak disampaikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Pendataan ini perlu diperbaiki, kerjanya harus lebih teliti. Ketika kebijakan itu dikeluarkan berarti sistem juga harus dihentikan, dan informasinya harus disampaikan ke masyarakat,” katanya.

Tampilkan Semua

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.