Sistem Zonasi Dinilai Kurang Siap dan Menimbulkan Banyak Masalah

Yovie Wicaksono - 21 June 2019
Orang tua saat mengantre layanan PPDB SMP Negeri, Selasa (18/6/2019). Foto : (Antara)

SR, Surabaya – Penerapan sistem zonasi PPDB dinilai kurang siap dan menimbulkan banyak masalah oleh beberapa orang tua/wali murid di kota Surabaya.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah tidak meratanya posisi sekolah, dan banyaknya rumah calon-calon siswa didik baru yang memiliki rumah jauh dari sekolah manapun, sehingga kesempatannya untuk diterima di SMA Negeri sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Oleh sebab itu, puluhan wali murid ini menemui anggota DPRD Jawa Timur, pada Rabu (19/6/2019), untuk menyampaikan beberapa tuntutan yang menurut mereka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

“Kami menuntut agar proses PPDB yang sedang berlangsung ini dihentikan sementara untuk melakukan evaluasi secara total kesiapan, kekurangan, kelebihan, dan kecocokan sesuai kondisi di seluruh daerah terkait penerapan sistem zonasi,” ujar koordinator aksi, Kitaro Desmonda kepada Super Radio, Kamis (20/6/2019).

Tuntutan kedua adalah meningkatkan kuota penerimaan calon siswa baru SMA Negeri berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN) dan mengurangi kuota penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi atau jarak rumah ke sekolah agar tidak menutup kesempatan calon siswa baru yang rumahnya berjarak jauh dari sekolah manapun untuk dapat melanjutkan di Sekolah Negeri.

“Kemudian membuat uji coba sistem zonasi ini di satu atau sejumlah wilayah seperti yang dulu pernah dilakukan saat percobaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), agar bisa membuat evaluasi, serta menciptakan indikator keberhasilan serta kekurangan secara terukur sebelum sistem zonasi ini diterapkan di seluruh wilayah,” imbuhnya.

Mereka juga meminta pelibatan seluruh elemen pilar pendidikan yang terdiri dari pemerintah, sekolah, media dan masyarakat luas terutama para orang tua dan siswa, serta stakeholder dalam pembahasan pengambilan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, para orang tua/wali murid diterima oleh anggota Komisi E Jawa Timur, yakni Gunawan Teguh dan Agatha Retnosari.

“Dewan sepakat untuk meneruskan tuntutan kepada Kementrian Pendidikan dan Gubernur Jawa Timur,” tandasnya.

Sekedar informasi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiyanto sempat menghentikan sementara server PPDB pada Rabu (19/6/2019).

Kemudian, pada Kamis (20/6/2019), pukul 00.22 WIB, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memerintahkan agar membuka kembali sistem PPDB SMA/SMK Negeri Jawa Timur khususnya untuk Kota Surabaya.

“Saya telah berkomunikasi langsung dengan Pak Dirjen Dikdasmen, tidak ada perubahan pada Permendikbud (No 51 Tahun 2018 tentang PPDB dengan sistem zonasi, dan rangking) itu. Artinya, tidak ada alasan menangguhkan apalagi menghentikan sistem online pendaftaran PPDB,” tegas Khofifah. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.