Sekjen Hasto: Integritas dan Keteladanan Mahfud MD Dibutuhkan Bangsa

Rudy Hartono - 15 June 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Sekolah Hukum bagi caleg terpilih 2024 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (14/6/2024). (sumber:antara)

SR, Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, memuji prestasi maupun rekam jejak Mahfud MD di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ia menilai, sosok hebat yang menunjukkan integritas dan keteladanan seperti Mahfud MD sangat dibutuhkan bangsa Indonesia.
“Kita melihat bahwa kita memerlukan sosok-sosok yang tidak hanya punya pemahaman yang sangat luas terhadap politik hukum kita, tapi juga menunjukkan integritas dan keteladanannya, dan itulah Prof Dr Mahfud MD,” kata Hasto.
Hal itu disampaikan usai menyimak paparan yang disampaikan Mahfud MD ketika menjadi pembicara kunci Sekolah Hukum PDI Perjuangan di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan
Hasto menekankan, nilai-nilai yang dimiliki Menkopolhukam periode 2019-2024 itu relevan dibumikan menghadapi problematika bangsa saat ini. Termasuk, dalam menjaga demokrasi di Indonesia, serta mencegahnya menjadi negara otoriter.
Sesuai paparan yang disampaikan Mahfud MD, Hasto menggaris bawahi bagaimana rule of law hari ini berubah menjadi rule by law di Indonesia. Ia mengingatkan, itu semua bertentangan dengan apa yang menjadi perjuangan dari para pendiri bangsa.
Yang mana, sejak awal untuk menciptakan Indonesia merdeka berusaha membangun satu sistem hukum yang didasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan dan spirit kebangsaan. Kemudian, mencari suatu dialektika nurani yang begitu indah.
Hasto menyampaikan, untuk mencari keadilan yang sejati kita harus menghadapi sistem yang bersifat sangat liberal kapitalistik. Sehingga, nantinya memunculkan kecenderungan legalisme otokrasi atau yang juga dikatakan populisme otoritarian.
“Itulah kerusakan-kerusakan, tidak hanya dalam konteks desain hukum, tapi proses dan implementasinya,” ujar Hasto.
Hasto mengingatkan, dalam sistem NKRI berbentuk republik hanya ada satu badan atau satu lembaga yang memiliki kewenangan legislasi. Kini, sering ada kepentingan yang berasal dari luar yang mendorong kebijakan memakai jalur DPR melalui inisiatif.
“Padahal, tadi dalam negara demokratis Prof Mahfud mengatakan bagaimana fungsi legislatif itu sebagai penentu kebijakan hukum dan pemerintah itu netral,” kata Hasto.
Sayangnya, ia melihat, hari ini dalam prakteknya semua di balik. Caranya, pasal-pasal dititipkan dulu, prosesnya dilaksanakan super cepat, tanpa naskah akademik, tanpa mendengarkan aspirasi publik, sehingga muncul berbagai undang-undang yang aneh.
Hasto meminta caleg-caleg terpilih dari PDI Perjuangan berani mengambil peranan penting dalam rangka merawat Indonesia. Salah satunya dapat dilakukan dengan membangun dan menegakkan demokrasi dan hukum substantif.
“Karena itulah, dengan Sekolah Hukum yang merupakan bagian dari rangkaian Sekolah Partai untuk menyiapkan calon anggota legislatif PDI Perjuangan (PDIP) ini juga sekaligus menjawab berbagai persoalan hukum saat ini,” ujar Hasto. (ns/red)

 

Tags: , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.