RKUHP Ancam Kebebasan Pers, Ini Pendapat Hukumnya

Yovie Wicaksono - 1 November 2019
Ilustrasi. Foto : (Antara)

SR, Surabaya – Pers menjadi sangat penting dalam memenuhi hak-hak warga untuk mendapatkan keterangan informasi yang benar, mendapatkan hak-hak hukumnya. Pers juga menjadi bagian utuh dari perjuangan masyarakat, lebih tepatnya bagian utuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur pada Kamis (31/10/2019). Menurutnya, ada belasan pasal yang terdapat di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengancam kebebasan pers.

“Misalnya ada beras harganya naik disebuah wilayah, terus masyarakat mengeluh kepada pemerintah dan di suarakan oleh pers. Nah kalau persnya diancam, dipidanakan dan tidak berani bersuara, maka masyarakat akan menderita dan tidak ada yang menyuarakan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, masyarakat harus peduli kepada ancaman terhadap pers, karena segala bentuk kehidupan masyarakat di suarakan oleh pers.

Isnur menilai, selama ini ada pasal-pasal di KUHP yang lama dimunculkan lagi dalam pasal-pasal yang sekarang dan pasal-pasal tersebut dapat dijadikan pasal untuk mengancam, membungkam dan mengriminalisasi jurnalis.

“Pasal-pasal yang selama ini ada itu sebagian sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Nah pasal ini dihidupkan lagi, jadi apa artinya, kedepan ancamannya semakin meninggi dan kemudian penggunaanya akan semakin sering, karena dianggap sebagai kejahatan dan kejahatan itu semakin existing dengan undang-undang ini ada,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut berakibat pada jurnalis yang semakin terancam, pemidanaan terhadap jurnalis akan terus terjadi tanpa henti.

“Jurnalis yang punya integritas, punya keberanian, dan jujur itu sering bersinggungan dengan kekuasaan, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, dan lainnya. Mereka sering mendapatkan ancaman. Modus ancamannya bermacam-macam, yang paling standar itu dilaporkan ke polisi,” imbuhnya.

Maka dititik ini, Isnur mengajak semua pihak untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar serius untuk merealisasi janjinya, yakni akan mereview pasal-pasal yang kontroversial di KUHP.

“Kita punya semangat yang sama untuk memperbaharui Undang-Undang zaman kolonial, tapi toh isinya sama dengan kolonial bahkan lebih parah lagi ya apa artinya perubahan itu,” tandasnya.

Sementara itu, Ahli Pers Dewan Pers, Herlambang Wiratraman juga mengamini hal tersebut. Menurutnya, dalam perkembangan 5 tahun terakhir ini ada upaya represi terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan berekspresi.

“Itu terlihat dalam sejumlah produk hukum yang memang sudah ada, seperti UU MD3, UU Pemilu sendiri yang mencoba menekan pers dan seterusnya. Bahwa perkembangan hukum yang represif semacam itu seakan mengembalikan Indonesia kepada masa kolonial, contohnya pasal yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi tapi dimunculkan lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, apa yang terjadi di dalam draft RKUHP tidak ubahnya seperti mental kolonial atau mental penjajah didalam proses mengembangkan hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut menurutnya dapat mengancam kebebasan berekspresi sekaligus mengganggu demokrasi di Indonesia.

“Saya kira apa yang terjadi sekarang itu terlalu berlebihan, mindset perkembangan hukum kita sebenarnya sudah cukup baik, tentu ada kekurangan tetapi harus di jelaskan secara baik kepada publik termasuk proses mengambil keputusan yang lebih partisipatif, karena banyak elemen masyarakat termasuk keahlian dari para perumus yang terbatas dan perlu mengembangkannya bersama-sama,” imbuhnya.

Menurutnya, penolakan kuat dari masyarakat beberapa waktu lalu mengenai kebijakan tersebut merupakan tanda bahwa tim perumus maupun parlemen telah gagal mengadaptasi pikiran atau kegelisahan publik selama ini.

Sekedar informasi, beberapa pasal yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi diantaranya pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan, pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa.

Kemudian pasal pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, pasal 263 tentang berita tidak pasti, pasal 304 tentang penghinaan terhadap agama, pasal 353 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dan pasal 440 tentang pencemaran nama baik. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.