Begini Fakta Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berserikat Saat Ini

Yovie Wicaksono - 5 December 2022

SR, Surabaya – Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Namun pada faktanya, kebebasan tersebut tak sepenuhnya dapat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan aktivis serikat pekerja LBH FSPMI, Wahyu Budi Kristianto dalam webinar Layak Human Rights Festival 2022, Minggu (4/12/2022) malam.

“Padahal Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh juga telah mengatur pelaksanaan dan perlindungan hak berserikat. Sudah puluhan tahun UU itu ada, tapi praktik-praktik berserikat yang sesungguhnya masih jauh dari apa yang diundangkan,” ujarnya.

“Indikasi pelanggaran terjadi saat kami membentuk serikat pekerja. Ada pihak yang berupaya ‘menggembosi’ adanya serikat pekerja, menghalangi kami berserikat. Saat ada pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja, kemudian ikut demo misalnya, selanjutnya di tempat bekerja dampaknya kami dibuat tidak nyaman, dimutasi, dicari-cari kesalahannya agar kita tidak betah bekerja dan mengundurkan diri. Pembunuhan karakter ini masih terjadi,” sambung Wahyu.

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Super Radio, Yovinus Guntur Wicaksono mengatakan, kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal itu menjadi salah satu hak dasar yang dapat menjadi tiang dari demokrasi.

Yovie mengatakan, persoalan pers sendiri hingga saat ini memang masih kompleks sekali, apalagi di era sekarang. Dua periode pemerintahan Jokowi juga masih banyak catatan tentang kemerdekaan pers dan masih banyak kejadian dimana liputan yang seharusnya selesai di ranah Dewan Pers harus dibawa ke tindak pidana.

“Ini ada semacam kekeliruan. Artinya apakah polisi tidak paham aturan UU Pers atau seperti apa. Padahal Dewan Pers sendiri sudah MoU dengan Polri dalam hal ini terkait dengan pemberitaan yang seharusnya diselesaikan di Dewan Pers tetapi pada faktanya harus dibawa ke meja persidangan,” ujar pria yang juga tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya ini.

Apalagi, lanjutnya, sekarang juga diperparah dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi ancaman serius bagi jurnalis. Dimana UU tersebut dinilai sebagai ‘alat perangkap’ pembatasan kebebasan berekspresi dan berinformasi.

“Karena itu bisa menjadi sebuah jebakan ketika jurnalis ingin menulis kritis tapi di satu sisi ada aturan yang juga harus dijaga,” sambungnya.

Belum lagi masih banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis yang juga menjadi tugas bersama, apalagi pada saat mendekati tahun politik.

“Karena setiap momen politik ini ada yang menjadi persoalan serius dalam kemerdekaan pers. Semakin mendekati momentum tahun politik, bisa dipastikan banyak terjadi pembungkaman-pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat,” kata Yovie.

Ia menegaskan, sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berfungsi memberikan informasi dan peningkatan wacana publik serta fungsi kontrol kepada pemerintah baik kebijakan maupun program. Oleh karena itu, pers dan jurnalis bisa disebut sebagai pembela HAM yang memiliki hak untuk kebebasan berpendapat.

“Kalau kita punya pers yang berkualitas maka negara akan berkualitas. Artinya, kita harus membangun kesepahaman bahwa negara ini membutuhkan pers. Apalagi pers masuk dalam 4 pilar demokrasi,” pungkasnya. (fos/red)

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.