SR, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Agatha Retnosari menggelar kegiatan Serap Aspirasi (Reses) di Balai Paroki Santo Stefanus, Jumat (14/10/2022).

Tak sekadar menyerap aspirasi, dalam kesempatan tersebut ia juga menggandeng Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) untuk menyosialisasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Menurutnya, UU TPKS yang akhirnya disahkan tersebut, perlu dikawal implementasinya. Terlebih, belakangan ini  kasus tindak kekerasan seksual semakin marak terjadi.

Adapun data Dinas Perempuan dan Anak pada 2021, menunjukan jumlah tindak pelecehan seksual terhadap anak berjumlah 103 kasus, dan pelecehan seksual terhadap anak di angka 595 kasus. 

“Jadi saya ambil tema ini, saya melihat beberapa minggu ini banyak kasus yang terjadi dan menjadi sorotan masyarakat seperti kasus KDRT, dan lainnya yang skalanya jadi nasional,” kata Agatha.

Untuk itu, ia ingin membangun kesadaran masyarakat, khususnya di lingkup keluarga tentang langkah pencegahan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan, dan memberi pemahaman advokasi kekerasan seksual.

“Memang saat ini Kementerian sedang menggodok Permen dan Perpres, tapi setidaknya dari sosialisasi ini harapan saya kita bisa makin sadar bahwa kita sebagai perempuan dan warga Indonesia dilindungi hak-haknya sebagai perempuan oleh negara,” ujarnya.

Hal ini mendapat tanggapan positif dari para peserta. Salah satu umat Paroki Santo Stefanus, Ignatius menyebut sosialisasi ini sangat diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual.

“Acara hari ini sangat bagus karena memang sangat diperlukan di situasi saat ini untuk pencegahan kekerasan terutama tindak kekerasan seksual,” ucapnya.

Ia pun merasa bersyukur dan berharap kegiatan ini terus berlanjut, bahkan ke sekolah-sekolah. “Harapannya dengan sosialisasi ini tindak kekerasan seksual utamanya di Surabaya bisa makin berkurang,” pungkasnya. (hk/red)

Tags: agatha retnosari, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bangun Kesadaran Warga, KDRT, pelecehan seksual, Reses, Sosialisasi UU TPKS