Pertamax Naik, Bupati Lumajang Larang Pakai Mobil Dinas OPD
SR, Lumajang — Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan dinas dalam kota.
Kebijakan itu diambil sebagai langkah penghematan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. “Yang jelas kepala OPD akan banyak berkorban menggunakan kendaraan pribadi untuk keliling dalam kota,” kata Indah di Lumajang, Rabu (10/6/2026) melansir kompas.com. Menurut Indah, penggunaan kendaraan pribadi tersebut tidak akan dibiayai pemerintah daerah.
Kebijakan itu diberlakukan setelah harga BBM non-subsidi Pertamax 92 naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara harga Pertamina Dex masih berada di angka Rp 24.800 per liter.
Perjalanan Dinas Luar Kota Harus Selektif
Untuk perjalanan dinas luar kota, seperti menghadiri rapat di kementerian maupun pemerintah provinsi, Indah meminta kepala OPD lebih selektif dalam menentukan agenda yang harus dihadiri. “Sepanjang itu sangat penting harus dihadiri,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemkab Lumajang saat ini telah melakukan penghematan besar-besaran setelah pemerintah pusat memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dari alokasi awal.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, terutama untuk kebutuhan operasional yang berkaitan dengan penggunaan BBM.
Kenaikan Harga BBM Tambah Beban Anggaran
Indah menuturkan, upaya efisiensi sebenarnya sudah dilakukan sebelum kenaikan harga BBM non-subsidi. Namun, kenaikan harga Pertamax 92 menambah tekanan terhadap anggaran perjalanan dinas yang sudah terbatas.
“Selama ini juga sudah berhemat, cuman akhirnya banyak kegiatan yang berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, tetapi dengan naiknya Pertamax yang 92 ini, cukup membuat kami agak kesulitan,” jelasnya.
Meski demikian, Indah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak akan terganggu oleh kebijakan penghematan tersebut.
Dalam waktu dekat, Pemkab Lumajang berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
“Kami akan lakukan konsultasi ke Mendagri untuk masalah ini tapi insyaallah pemerintahan tetap berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik,” kata Indah. (*/red)
Tags: bupati lumajang, mobil pribadi, OPD, superradio.id pertamax
Berita Terkait
Tinggalkan komentar
Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.





