PUSHAM Surabaya: Proses Advokasi adalah Jalan Panjang

Yovie Wicaksono - 8 December 2022

SR, Surabaya – Advokasi adalah transformasi dari tidak ideal ke ideal. Jika dikontekskan dalam pelanggaran HAM dapat diartikan transformasi dari pelanggaran HAM menuju situasi yang menjamin hak asasi manusia.

“Proses advokasi bukanlah proses yang instan, advokasi itu proses yang panjang,” kata Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya Johan Avie dalam webinar Layak Human Right Festival 2022, Rabu (7/12/2022) malam.

Tahap awal transformasi yang harus ditempuh dalam HAM adalah memberikan pemahaman terhadap negara dan korban mengenai hak-hak mereka.

“Setelah paham konsep itu, otomatis mereka jadi agen HAM, mereka menularkan konsep yang dipahami ke orang/pihak/komunitas korban lain,” lanjut Johan.

Transformasi paling ideal adalah ketika korban sudah bisa mengadvokasi sekaligus pendamping korban lainnya.

“Itu tahapan transformasi tertinggi dalam pendampingan. Prosesnya lama karena understanding (paham) dulu, agen kemudian menjadi pendamping,” jelasnya.

Johan mengatakan, advokasi yang jitu adalah advokasi yang dilakukan secara berjejaring, dan berbagi kekuatan serta dilakukan dengan perencanaan jangka panjang yang matang.

Kasus pelanggaran HAM di Jatim tahun 2022 disebutkan secara kuantitas tidak sebanyak tahun 2010 – 2016, tetapi kualitas kasus pelanggaran HAM saat ini lebih parah daripada sebelumnya.

“Sekarang dibanyakin kasus, negara secara sengaja aktif melakukan pelanggaran HAM, karena negara sebagai aktor yang lalai menjalankan kewajibannya,” terang Johan.

Kewajiban negara seharusnya menghormati, melindungi dan memenuhi.

Salah satu contoh kewajiban negara yang gagal di Jawa Timur adalah asus Lumpur Lapindo. Praktisi HAM, Haris Teguh mengatakan, sejak awal lumpur Lapindo terjadi, negara abai dan tidak ada penyelesaian.

“Masyarakat kehilangan tempat tinggal yang layak, pendidikan dan juga kesehatan. Terakhir diputuskan itu tidak lagi menjadi peristiwa lumpur lapindo, tapi bencana lumpur Sidoarjo. Negara bermain disitu bahwa ini bukan kasus pelanggaran HAM,” katanya.

Haris berharap semakin banyak masyarakat yang peduli dengan permasalahan pelanggaran HAM, karena persoalan mendasarnya adalah mereka yang menjadi korban tidak merasa bahwa dirinya adalah korban. (vi/red)

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.