Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Dirasakan Seluruh Warga Negara

Yovie Wicaksono - 30 June 2020
Ketua DPR RI Puan Maharani saat menjadi keynote speech dalam acara Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno ‘Politik Kesehatan Berdikari’, yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan, Selasa (30/6/2020). Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut harus ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan seluruh warga negara. Hal ini penting karena kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat dan pemenuhannya dijamin oleh negara.

“Wujud nyata dari komitmen itu salah satunya adalah dalam memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia,” ujar Puan saat menjadi keynote speech dalam acara Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno ‘Politik Kesehatan Berdikari’, yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan, Selasa (30/6/2020).

Menurut Puan, politik kesehatan berdikari, sebagai kebijakan politik untuk membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan, perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan nasional mengenai fassilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, formasi tenaga kesehatan di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas, industri nasional untuk peralatan RS, farmasi, dan obat-obatan, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan, yang saat ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan serta alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat.

Puan juga mengingatkan kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional, dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Contohnya adalah berbagai Universitas di Indonesia yang sudah mulai membuat portable ventilator.

“Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN, untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional,” katanya.

“DPR dalam menjalankan fungsi anggaran-nya, ikut mencermati dan mempertajam kebijakan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN. Khususnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu dan tidak mampu, seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuh Puan.

Sekedar informasi, dalam Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno ‘Politik Kesehatan Berdikari’, hadir juga pembicara lain, seperti Menteri Kesehatan, Terawan Agus, lalu Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.