SR, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menggunakan pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno sebagai rujukan diplomasi Indonesia dalam membantu meredakan berbagai konflik global.

“Kalau Presiden Prabowo berkehendak menjadikan Indonesia sebagai ‘peace facilitator’ untuk masalah Timur Tengah, ini (Siklus Geopolitik Soekarno) bisa dipakai,” kata Hasto saat memberikan kuliah umum bertajuk ‘Pemikiran Geopolitik Bung Karno, dalam rangka Ulang Tahun Universitas Bung Karno (UBK) ke-27, di Aula Ir. Soekarno, UBK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Hasto yang juga dosen tetap UBK ini menilai kerangka berpikir atau Siklus Geopolitik Soekarno sangat relevan jika Presiden ingin memosisikan Indonesia sebagai fasilitator perdamaian (peace facilitator) di kancah global, khususnya dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah.

Hasto memaparkan pentingnya pemikiran geopolitik, sebagai instrumen penting bagi arah diplomasi luar negeri dan pertahanan Indonesia saat ini.

Ia pun menjelaskan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno tidak bergerak secara acak, melainkan melalui sebuah siklus yang sistematis. Siklus ini dapat digunakan untuk menghadapi berbagai dinamika geopolitik kawasan maupun global secara terukur.

Pertama, siklus dimulai dengan merumuskan kepentingan nasional (national interest) yang jelas.

Kedua, melangkah ke arah keterlibatan global (global involvement) dengan membangun hukum internasional baru melalui pendekatan diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional.

Ketiga, memperkuat aspek tersebut dengan diplomasi pertahanan guna membangun kekuatan penangkal (deterrent effect) yang efektif.

“Siklus ini terus berputar. Kita menciptakan hukum internasional dengan pendekatan diplomasi kita, membangun kerja sama internasional, hingga akhirnya diplomasi pertahanan strategis memperkuat postur pertahanan kita,” ujarnya.

Menurut Hasto, pendekatan berbasis keilmuan geopolitik ini tidak hanya dapat diterapkan di Timur Tengah, tetapi juga dalam membantu meredakan konflik di Semenanjung Korea (Korea Utara dan Korea Selatan) serta ketegangan di Selat Taiwan.

Ia mencontohkan bagaimana keterlibatan aktif Indonesia dalam meredakan ketegangan internasional harus tetap berlandaskan pada kepentingan nasional (national interest).

“Kita mau menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea, kita bisa menggunakan siklus ini. Melalui langkah diplomasi tersebut, kepentingan nasional kita juga diuntungkan. Misalnya, dari Korea Selatan kita bisa mendapat berbagai transfer teknologi untuk mempercepat industri kita, sementara dari Korea Utara kita bisa membangun pemahaman strategis,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil inisiatif menggelar sebuah konferensi internasional baru yang terencana secara detail, seperti halnya Bung Karno mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 silam.

Konferensi ini, menurutnya, bisa menjadi semacam “KAA Plus” atau gerakan baru yang diinisiasi langsung oleh Indonesia guna memediasi ketegangan di Timur Tengah.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan diplomasi era Bung Karno didukung oleh detail teknis yang matang, atau yang disebutnya sebagai “the art of diplomacy“.

“Bagaimana konferensi tersebut direncanakan secara detail. Bung Karno dulu merencanakan KAA dengan sangat matang, melibatkan semua elemen termasuk mahasiswa untuk melayani delegasi dengan hormat. Itu adalah bagian dari ‘the art of diplomacy’ kita,” ucap Hasto.

Langkah ini penting agar setiap delegasi yang hadir merasa dihormati, sehingga kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat yang diakui dunia internasional.

Lebih jauh, Hasto menekankan pentingnya bagi perguruan tinggi seperti UBK untuk terus menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers).

Ia menyayangkan kecenderungan beberapa dekade terakhir karena pemikiran-pemikiran strategis Bung Karno sempat dikesampingkan dalam kurikulum pendidikan nasional.

“UBK harus menggelorakan tekad dan semangat untuk menggali kembali seluruh pemikiran para pendiri bangsa di dalam ruang-ruang ilmiah. Kita harus memiliki karakter yang kuat dengan tidak menjauhkan diri dari sejarah dan pemikiran besar para pendiri bangsa kita,” kata Hasto.

Hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, Once Mekel dan Sofyan Tan. Lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Muhammad Marhaendra Putra serta civitas UBK. (*/ant/red)

 

Tags: geopolitik soekarno, hasto, konflik timur tengah, superradio.id