Puan : Hati-Hati Longgarkan PSBB

Yovie Wicaksono - 11 May 2020
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Pemerintah diminta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebuah daerah. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, salah satu yang penting diperhatikan adalah jangka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif di data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Puan mengatakan, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes polymerase chain reaction (PCR) masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target, yakni 10.000 spesimen per hari.

Menurutnya, sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. 

“Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya,” ujarnya.

“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Puan menegaskan, apapun kebijakan yang nantinya diputuskan pemerintah, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat. 

Selain itu, ia menilai perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah mempertimbangkan relaksasi PSBB, yakni pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Mahfud mengatakan, sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.