SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para penyelenggara pemerintahan mengenai perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Jokowi mengatakan, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Jokowi mendesak agar perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.

“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” katanya.

Jokowi menjelaskan, dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional.

“Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur,” kata Jokowi.

Rakernas tersebut mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera” yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, aparat pengawasan pemerintah, dan pemimpin instansi. Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.(ns/red)

Tags: akuntabilitas, inefisiensi, keuangan negara, presiden jokowi, transparansi