Perdes Bringinan Pelindungan PMI, Wujud Kehadiran Desa untuk Warga

Yovie Wicaksono - 18 December 2022

SR, Ponorogo – Sebagai salah satu desa yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahun 1970an, Pemerintah Desa (Pemdes) Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, telah mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) Bringinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perdes ini bertujuan melindungi PMI asal Desa Bringinan dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kepala Desa Bringinan, Barno mengatakan, Pemerintah Desa berkewajiban dalam pemenuhan hak asasi warganya yang bekerja di luar negeri dengan memberikan pelayanan, pendataan, jaminan dan pelindungan sejak keberangkatan sampai dengan kepulangan di desa.

Ruang lingkup Perdes adalah pendataan, pelayanan dokumen, pelayanan informasi, pelayanan pengaduan, akses komunikasi, pengorganisasian/jaringan, pemberdayaan bagi PMI dan anggota keluarganya, rehabilitasi korban, kesepakatan bersama, pembiayaan, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Jadi kami melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI dan PMI asal Desa Bringinan secara terus menerus baik saat keberangkatan maupun saat kepulangan ke desa,” ujar Barno.

Calon PMI, PMI, dan/atau keluarga yang mengalami masalah atau hambatan dalam pengurusan dokumen dapat melakukan pengaduan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan berkoordinasi dengan masyarakat dan Dinas terkait.

PMI asal Bringinan juga wajib menginformasikan perkembangan dan keberadaannya mulai dari alamat tempat pekerjaan, jenis pekerjaan, nama majikan, besaran upah pekerjaan, jangka waktu kontrak pekerjaan, nama agensi di negara penempatan, nama P3MI yang menempatkan hingga dokumen-dokumen yang dimiliki kepada Pemerintah Desa dan keluarganya.

Hal itu bertujuan untuk memastikan PMI mendapatkan pekerjaan sesuai dengan perjanjian awal dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Jadi Pemdes, PMI, dan keluarganya wajib melakukan komunikasi bisa melalui telepon, WA, atau media sosial lainnya untuk memastikan keberadaan dan kondisi PMI,” ujarnya.

Perdes yang ditetapkan pada 9 Oktober 2019 ini memberikan amanah kepada Pemdes untuk memberikan pemberdayaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi bagi PMI dan anggota keluarganya. 

Pemberdayaan tersebut meliputi penguatan kapasitas PMI dan anggota keluarganya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa serta penguatan ekonomi melalui pengelolaan hasil kerja PMI dari luar negeri.

Pihaknya juga memberikan pendidikan dan pelatihan agar pendapatan yang diperoleh PMI bisa bermanfaat bagi kesejahteraan PMI dan keluarganya.

“Jadi, sebelum berangkat, calon PMI diberikan pembinaan dan edukasi agar penghasilan yang didapat dari bekerja di luar negeri bisa dijadikan modal untuk usaha di sini sehingga tidak perlu kembali lagi menjadi PMI,” katanya.

Pasca kepulangan, PMI  juga mendapat perhatian. Purna PMI wajib melakukan pemeriksaan kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan didampingi Pemdes.

Sedangkan, untuk PMI purna yang mengalami traumatis, juga mendapatkan rehabilitasi oleh Tim Konseling ahli yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Kebijakan yang diinisiasi Pemdes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) bersama Lembaga Infest ini berhasil menurunkan jumlah keberangkatan PMI di daerahnya. 

Dari data Desa tahun 2012 yang sebelumnya terdapat 341 orang yang berangkat ke luar negeri, kini jumlahnya menjadi 71 warga. Saat ini, rata-rata warga setempat mulai merintis usaha sendiri.

“Dari situ membuat pikiran saya makin kuat bahwa PMI ini punya potensi, nah lahir potensi itu ketika saya sudah menjadi Kepala Desa. Jadi saya anggap PMI ini pahlawan devisa, pahlawan pengurangan pengangguran dan kemiskinan,” ujar Barno. 

Sekadar informasi, anggaran pembiayaan urusan pelayanan dan pelindungan PMI telah dialokasikan oleh Pemdes melalui APBDesa dan sumber pendapatan lain yang sah.

Keberhasilan Bringinan dalam melindungi hak-hak warganya ini menjadikan desa tersebut sebagai desa di Ponorogo yang mempelopori Perdes Pelindungan PMI.  Perdes ini juga yang menginspirasi terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo     Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

 

Tampilkan Semua

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.