Pentingnya Perda Terkait TPPO

Yovie Wicaksono - 23 January 2020
Kegiatan peningkatan kapasitas anggota sekaligus koordinasi antar lembaga berupa pelatihan penggunaan data di Surabaya, Kamis (23/1/2020). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai perlunya Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selama ini, di Jawa Timur hanya memiliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Jadi di Surabaya itu kalau ada peloporan, ada kasus dilapangan dan seterusnya, mereka sudah menanganinya secara tersistem. Tapi belum punya Perdanya. Harapan kita, maupun di kota maupun provinsi tidak hanya memiliki sistem tapi juga kebijakan yang menjamin bahwa sistem ini akan terus berjalan,” ujar Ketua KPI Jawa Timur Wiwik Afifah, Kamis (23/1/2019).

Wiwik mengatakan, hal tersebut dibutuhkan agar proses advokasi korban dapat terus berjalan secara maksimal, sekalipun ada pergantian kepemimpinan ditingkat kota maupun provinsi.

“Karena kalau tidak ada kebijakan, biasanya memang bergantung pada siapa pimpinannya. Karena kita khawatir bagaimana penanganan kasus kedepan, khususnya untuk perdagangan orang, eksploitasi seks komersial, maupun kekerasan seksual itu ditangani saat ada pergantian pimpinan. Setidaknya ada Perda yang bisa menjadi jaminan bahwa kedepan siapapun pemimpinnya itu tetap berjalan,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap Provinsi Jawa Timur memiliki layanan selter yang lebih memadai, karena ia menilai, kondisi selter saat ini terlalu kecil untuk menampung para korban, kemudian jangka waktu tinggal di selter yang pendek sedangkan korban kasus TPPO tidak bisa tinggal dalam jangka waktu yang pendek.

Sekedar informasi, hari ini, KPI Jawa Timur bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkontribusi dalam pencegahan, penanganan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Timur yang tergabung dalam jejaring bentukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menggelar kegiatan peningkatan kapasitas anggota sekaligus koordinasi antar lembaga berupa pelatihan penggunaan data di Surabaya.

Kegiatan kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya dengan tujuan untuk membuat kesepakatan bersama dengan jaringan terkait apa yang akan di advokasi serta bagaimana cara pengumpulan data. Ditargetkan dalam jangka pendek, ada form data bersama sebagai langkah advokasi.

Kegiatan ini diikuti Kontras, Aisyah, LBH Surabaya, SCCC, KPI Jatim, Wadas Surabaya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), FH Untag Surabaya, Lembaga Perlndungan Anak (LPA) Jatim, Yayasan Embun Surabaya, Geofira dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A). (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.