Pemprov Jatim Diminta Membuat Skala Prioritas Proyek Percepatan Pembangunan Ekonomi

Yovie Wicaksono - 19 January 2020
Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Setelah tim roadshow Perpres No. 80 Tahun 2019 Pemprov Jatim yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke sejumlah kementerian di Jakarta sejak Selasa (14/1/2020) hingga Jumat (17/1/2020), pemerintah pusat meminta Pemprov Jatim untuk membuat skala prioritas pembangunan 218 proyek dari program percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan di Jawa Timur.

“Pusat meminta kita untuk mengklasifikasikan ini (218 proyek), membuat skala prioritas, mana yang akan dikerjakan di tahun pertama, kedua, dan seterusnya,” ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Minggu (19/1/2020).

Kusnadi yang turut serta dalam kunjungan tersebut mengatakan, karena 218 proyek itu perlu data detail mulai dari nilai proyek, sumber pendanaan, prospek investasi, estimasi margin, hingga ketersediaan tanah dan statusnya seperti apa, maka tim yang dibentuk oleh Khofifah akan menyusun ini dalam waktu 2 bulan.

Kemudian, hasil dari penyusunan skala prioritas tersebut akan kembali di sampaikan ke pemerintah pusat, dan setelah itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten kota di Jatim melalui Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) untuk sosialisasi.

“Setelah itu dilakukan, mungkin pada semester pertama, bulan ini kita juga akan mulai menawarkan kepada investor-investor,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Hal tersebut dilakukan karena ke 218 proyek ini sumber pendanaannya bukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim, melainkan juga dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta.

“Sumber dananya dari APBN dan APBD untuk 110 proyek dengan nilai investasi 42,88 triliun, kemudian 72 proyek dari KPBU dengan nilai investasi 136,26 triliun, BUMN untuk 19 proyek dengan nilai investasi 68,14 triliun. Lalu swasta 17 proyek dengan nilai investasi sekitar 47 triliun. Jadi pemerintah pusat meminta kita berkreasi, dari mana mendapatkan sumber dana untuk melaksanakan pembangunan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Khofifah telah memastikan bahwa 218 proyek akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang rencananya akan disahkan pada 20 Januari mendatang. Menteri Bappenas RI, Suharso Monoarfa juga telah menyampaikan konfirmasi perihal masuknya 218 proyek ke dalam RPJMN.

Pihaknya pun telah bertemu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk meminta dukungan agar BKPM ikut memasarkan proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Timur kepada investor luar negeri.

“Kami minta tolong kepada BKPM, apabila ada investor-investor yang masuk agar diarahkan ke Jawa Timur. Bahkan juga ke Wakil Presiden kita minta tolong,” imbuh Kusnadi.

Kusnadi mengaku, pemerintah pusat berpesan agar apapun yang dilakukan Pemprov Jatim, haruslah yang membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Pihaknya pun optimis, dari 218 proyek ini, minimal 75 persen bisa terwujud dan 25 persen lagi setidaknya sudah groundbreaking.

Sementara itu, Kusnadi juga menegaskan, keterlibatan DPRD Jatim dalam hal ini adalah untuk melakukan proses pengawasan sejak dini saat program itu dirancang, sehingga apabila nantinya ada penyimpangan-penyimpangan, pihaknya bisa segera menindaklanjuti. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.