Menlu Retno Tegaskan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri Sepenuhnya Wewenang KPU

Yovie Wicaksono - 14 February 2024

SR, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri sepenuhnya berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kemlu tidak memiliki wewenang atau peran apapun dalam penyelenggaraan pemilu.

“Jadi jangan tercampur aduk seolah-olah itu adalah tugasnya KBRI, bukan. Sama seperti di sini, di sana adalah mirroring dari apa yang dilakukan di tingkat pusat. KPU, Bawaslu, dan lain-lain, semuanya sama, tapi hanya dilakukan di luar negeri,” ucap Retno, Rabu (14/2/2024).

Retno mengingatkan bahwa Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

Oleh karena itu, kata Retno, tidak ada pihak lain yang berwenang mengelola proses pemilu selain KPU, termasuk di luar negeri yang wewenangnya telah diwakili PPLN.

Meski demikian, Retno menjelaskan, perwakilan RI di luar negeri tetap memfasilitasi pelaksanaan pemilu apabila diperlukan, seperti mengizinkan pemungutan suara dilakukan di kedutaan-kedutaan besar RI (KBRI) di luar negeri.

“Ada beberapa (negara) yang jumlah masyarakat (Indonesianya) tidak terlalu banyak, sehingga (pemilu) dapat dilakukan di premisnya KBRI,” kata Menlu Retno.

Di sisi lain, lanjut dia, PPLN tentu harus mencari tempat yang lebih lapang di luar kompleks KBRI apabila jumlah WNI pemilih di suatu negara cukup banyak, seperti di Malaysia.

Retno juga mengatakan, fasilitas yang disediakan KBRI tersebut adalah untuk memastikan pemilu di luar negeri berlangsung secara lancar. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.