SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui bahwa upaya untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat masih terus berlangsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun pemerintah saat ini telah bersungguh-sungguh untuk membangun Papua dan Papua Barat.

“Upaya untuk memerdekakan Papua terus menerus akan berlangsuung baik di dalam maupun luar negeri. Sejak saya menjadi Panglima TNI di tahun 1998, itu sudah kita hadapi bersama-sama dengan masalah Timor Leste, tapi beda dengan Tim Tim, kita klaim betul bahwa ini (Papua) suatu wilayah yang sah setelah melalui referendum yang disahkan PBB waktu itu,” kata Menko Polhukam Wiranto, menanggapi pemberitaan mengenai Petisi Referendum Papua Barat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Ia menegaskan, pemerintah saat ini sungguh-sungguh membangun Papua dan Papua Barat dengan semua kemampuan yang dimiliki pemerintah, memberikan satu perhatian khusus agar pembangunan tersebut tidak gagal, yaitu dengan memberikan pembiayaan yang berlebih, mewujudkan perencanaan pembangunan lewat Bappenas, serta pembangunan holistic yang mencakup semua kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kebutuhan listrik dan transportasi.

“Dipikirkan semuanya, direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, perhatian Indonesia terhadap pembangunan Papua dan Papua Barat supaya cepat sejajar dengan daerah lain betul-betul direncanakan dan dilaksanakan pemerintah,” kata Wiranto.

Terkait dengan adanya petisi tentang kemerdekaan Papua, Wiranto mengakui bahwa hal itu memang ada. Dikatakan oleh Wiranto, hal itu dilakukan oleh kelompok separatis yang bergerak di luar, dan mencoba untuk menyampaikan petisi tersebut kepada Dubes Venezuela sebagai Ketua Komite Dekolonisasi PBB.

“Tapi sudah dijawab hari ini. Ia (Dubes Venezuela) katakan tapi itu tidak sah, itu bisa muncul dari siapa saja, dan saya tetap jaga kedaulatan Indonesia,” kata Wiranto menirukan pernyataan Dubes Venezuela Rafael Ramirez.

“Itu yang harus kita lemparkan ke publik jangan yang petisi itu yang dipertahankan, dan kita jangan ikut menyebarkan hoax yang justru mengingkari kesetiaan kita pada NKRI. Tapi itu sudah ada penyangganya langsung secara resmi dari Dubes Venezuela, yang justru beliau minta maaf bahwa hubungan baik antara Indonesia dengan Venezuela tetap terjaga, dan dia menolak bahwa sudah ada petisi resmi ke PBB dan itu tidak betul,” kata Wiranto.

Sebelumnya, Duta Besar PBB untuk Venezuela Rafael Ramirez menyatakan, bahwa petisi mengenai Papua yang disampaikan oleh kelompok separatis Benny Wenda hanya sebuah propaganda.  Isu soal adanya petisi rahasia tentang referendum Papua Barat yang dikirim ke PBB diberitakan sejumlah media barat. Isu tersebut bersumber dari pernyataan juru bicara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.(ns/red)

Tags: menko polhukam, papua merdeka, separatis