May Day, KRPI Minta Pemerintah Jalankan Trikarsa Rakyat Pekerja

Yovie Wicaksono - 1 May 2019
Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka, dalam Perayaan Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) merayakan Hari Buruh Internasional sekaligus satu tahun berdirinya KRPI dengan tema Berjuang Menuju Indonesia sebagai Negara Industri, di Surabaya, Rabu (1/5/2019).

“Kami kemarin juga berkomitmen di depan makam Bung Karno, dimana komitmen tersebut kita namai Trikarsa Rakyat Pekerja,” ujar Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka.

Trikarsa Rakyat Pekerja ini berisikan untuk memperjuangkan dibumikannya ajaran Bung Karno, yaitu ideologi Pancasila 1 Juni 1945, memperjuangkan Garis-Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa, bernegara, serta menjadi pedoman dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional.

Kemudian, memperjuangkan terwujudnya Indonesia sebagai negara industri maju yang berbasis pada riset dan inovasi nasional, dengan menjadikan pekerja Indonesia sebagai subyek pembangunan nasional.

“Karena tidak mungkin kita berjuang tanpa memperjuangkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasiskan riset dan inovasi nasionalnya. Bagaimana pemerintahan dari pusat hingga daerah diikat dalam satu visi misi pembangunan yang berbasis pada riset dan inovasi nasional,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Bagi KRPI, gagasan dan pemikiran serta cita-cita Bung Karno merupakan pondasi bagi Indonesia yang tetap relevan dan patut diperjuangkan, termasuk oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Apalagi Jokowi juga memiliki janji politik untuk mewujudkan “Indonesia Maju”.

Rieke mengatakan, dengan adanya pembangunan yang berdasarkan pada riset dan inovasi nasional, kebijakan antara industri perdagangan dan ketenagakerjaan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan juga dengan kebijakan pembangunan di sektor kesejateraan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, juga di sektor pemerintahan.

Menurutnya, tidak ada satupun negara industri yang bisa maju, bangkit, dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial tanpa menjadikan pekerja sebagai unsur terpenting dalam pembangunan industri.

Mengenai PP 78/2015 tentang pengupahan yang dianggap semakin merampas kesempatan butuh untuk mendapatkan upah yang layak, Ketua KRPI Bidang Industri, Jamaludin Malik menawarkan konsep pengupahan yang berbasis pada Komponen Hidup Layak (KHL) yang lebih berkualitas.

“Kita ingin kedepan agar pengupahan ini berbasiskan kepada KHL yang lebih berkualitas. Konsep kita kembali ke survei KHL dulu, kemudian dirundingkan dalam lembaga pengupahan,” tandasnya.

Selain itu juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan, terlebih dalam implementasi kebijakan pengupahan.

Presiden Joko Widodo berjanji akan melakukan revisi PP 78/2015 bersama dengan Serikat Buruh dan Pekerja se-Indonesia jika dirinya kembali terpilih menjadi Presiden. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.