SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo melarang masyarakat membuka posko penggalangan dana untuk diberikan langsung kepada masyarakat korban konflik di Myanmar. Selain itu, pengiriman langsung relawan ke Myanmar dirasa tidak diperlukan, karena aturan internasional tidak mengizinkan.

Soekarwo mengatakan, semua bentuk bantuan dari masyatakat Indonesia hendaknya dilewatkan melalui Kementerian Luar Negeri RI. Terkait hal ini, Soekarwo mengingatkan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia menjadi urusan dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya memperkuat dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

Soekarwo mengatkan, konflik yang terjadi di Myanmar merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga pihaknya telah meminta Bakesbang Provinsi Jawa Timur untuk membuat draft surat kepada Presiden RI.

“Surat sore ini akan disampaikan ke meja saya dan saya tandatangani. Isinya dukungan kebijakan kepada bapak Presiden RI atas pengiriman Menlu RI ke Myanmar,” ujarnya.

Soekarwo menambahkan, menanggapi konflik kemanusiaan di Myanmar, masyarakat diminta memberi dukungan dengan berdoa bersama di tempat masing-masing. Pihaknya mempersilahkan masyarakat memakai halaman Gedung Negara Grahadi untuk berdoa bersama, bila hal itu diperlukan.

“Selain sebagai gerakan moral, doa juga diyakini akan tembus ke langit, karena dilakukan banyak orang. Silahkan mengurus izin ke Polda Jatim kalau mau,” tandasnya.(ptr/red)

Tags: bantuan dana, konflik, myanmar