SR, Bekasi – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Mahad Annida Al Islamy Bekasi, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 91, Bekasi Jaya, Jawa Barat, Senin (4/12/2023) malam.

Ribuan santri dan masyarakat memadati jalanan dan sekitar area pondok pesantren. Mereka menyambut kedatangan Mahfud didampingi oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) yang datang untuk silaturahmi bersama Kiai se-Kabupaten dan Kota Bekasi ini.

Iringan musik rebana dan sholawat para santri mengelilingi mobil yang ditumpangi tokoh yang dikenal dengan ketegasan dan integritasnya ini. “Pak Mahfud love you, Pak Mahfud menang Pak,” teriak warga.

Turun dari mobil, Mahfud disambut warga dan santri yang meminta berjabat tangan. Mahfud pun meladeninya dengan hangat. Selanjutnya, Mahfud memasuki gedung 1 Pesantren untuk bercengkerama dengan tuan rumah sebelum rangkaian kegiatan dimulai.

Sebelum acara berlangsung, Mahfud juga sempat berziarah ke makam Syaikh Muhammad Muhajirin Amsar Addary, yang dikenal sebagai ulama ahli ilmu falak. Dalam orasinya, Mahfud memperkenalkan HT kepada hadirin.

“Pak HT ini putra Pak Tanoesoedibjo pendiri Persatuan Islam Tionghoa. Dan pendiri Masjid Cheng Ho. Dari Partai Perindo, ada juga Mas Vicky Prasetyo, ada juga dari PPP,” ungkapnya.

Usai mengenalkan, Mahfud menjelaskan soal kebangsaan dan kenegaraan. Menurut Mahfud, di Islam ada banyak ajaran tentang negara seperti disebut al khilafah, al mulk, al bilad, sulton, dan lainnya.

Bernegara, kata Mahfud, adalah fitrah. Menurut Imam Al-Ghazali beragama dan bernegara seperti dua saudara kembar. Keduanya harus berjalan bersama. Tidak akan berjalan dengan baik, kalau tidak dibimbing oleh salah satunya masing-masing. “Beragama itu asas dasar berjuang, dan bernegara untuk mengawalnya,” tuturnya.

Mahfud pun mengimbau, berpolitik itu tugas mulia untuk memelihara nilai luhur kehidupan beragama. Politik memang sering diartikan kotor. Tapi, yang kotor adalah pemainnya.

Karenanya, jika umat Islam tidak mengawal politik dan demokrasi dengan baik, negara Indonesia bisa gagal. Namun, Mahfud mengingatkan, dalam berpolitik harus dengan etika. Seperti dulu nabi Muhammad ke Madinah mendirikan negara. Sebelum ada nabi, ketertiban belum teratur, ada diskriminasi antar kelompok agama terhadap kelompok lain, satu suku, dan suku lain,” ungkap Mahfud.

“Saat ini, kita punya negara Indonesia. Nah, tugas kita adalah menjaga negara Indonesia itu dengan baik, mencintai tanah air dengan serius,” ajaknya.

Salah satu caranya, santri dan warga pesantren harus ikut berpartisipasi politik dengan memberikan suaranya dalam Pemilu 2024. Dikatakan, negara ini akan baik manakala masyarakatnya berdemokrasi dengan baik di dalam Pemilu.

Mantan Ketua MK ini menyatakan, memilih pemimpin yang didasarkan hati nurani sejalan dengan perintah agama Islam dan tertuang dalam Al-Qur’an.

“Nanti silakan saudara sekalian pilih sesuai dengan hati nurani. Jangan pilih karena dikasih duit dan lainnya. Pemilunya juga harus berjalan beradab, bermartabat,” imbau Menhan era Presiden Gus Dur ini.

Partisipasi ini penting. Sebab, jangan sampai masyarakat berpikir seluruh calon buruk sehingga ogah memilih. Jika demikian, calon dengan reputasi buruk, bisa terpilih betulan. “Orang pesantren harus berpikiran, saya memilih yang terbaik dari yang ada,” tandasnya.

Menjawab salah satu santri yang bertanya apakah kampanye di lembaga pendidikan diperbolehkan? Mahfud menilai, sepanjang dilakukan dialogis, bukan gembar-gembor mengajak siswa untuk memilih, amat dianjurkan.

“Yang nggak boleh, pilih saya, kalau saya terpilih saya akan membangun jembatan. Nah itu kampanye beneran. Kalau sekarang ini, dialog, ya boleh. Tidak menunjukkan diri sendiri. Tetapi menunjukkan program yang bisa didiskusikan,” tambahnya.

Selain itu, yang terpenting adalah kegiatan di lingkungan sekolah mendapat persetujuan dari pihak sekolahnya. Ditambahkan Mahfud, ada dua tingkatan politik yakni high politic dan low politic. High politic ini, bisa dilakukan dalam ranah pendidikan.

“High politik atau politik inspiratif, ini bisa di masjid atau sekolah. Mengajak jujur, Pemerintah harus tegas, menegakkan keadilan dan nilai-nilai baik lainnya,” tandasnya. (ns/red)