LBH Surabaya Tanggapi Desakan Pembebasan Siti Fadilah Supari

Yovie Wicaksono - 9 April 2020
Siti Fadilah Supari. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk membantu penanganan virus corona (Covid-19), dinilai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya berlawanan dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Dari segi hukum dia kan terpidana korupsi menurut PP 99 tahun 2012 tidak bisa diberikan hak untuk bebas sebelum waktunya,” ujar Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah, Kamis (9/4/2020).

Wachid mengatakan, salah satu syarat mendapatkan hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat ialah dengan menjadi justice collaborator, yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk penyelidikan atau penuntutan kasus.

“Salah satunya bisa karena dia bisa jadi justice collaborator. Baru dia diberikan hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat,” ujar Wachid.

Terkait dengan pengalaman yang dimiliki Siti Fadilah Supari dalam menghadapi virus Flu Burung di Indonesia tahun 2005 serta pertimbangan kemanusiaan yang kritis mengingat usia Siti Fadilah Supari sudah memasuki 70 tahun, geriatrik dan mempunyai penyakit kronis, Wachid mengatakan, hal tersebut tidak bisa membuat Siti Fadilah Supari bebas.

“Meskipun Siti Fadilah mempunyai kemampuan yang dianggap mumpuni dan karena usianya, tetap gak bisa sebelum ada revisi PP 99 tahun 2012,” tandasnya.

Seperti diketahui, Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Menurut majelis hakim, Siti terbukti menyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Siti juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sementara itu, Lembaga Kegawatdaruratan Medis dan Kebencanaan, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan Siti Fadilah Supari.

“Sudah selayaknya bangsa Indonesia membebaskan beliau untuk membantu dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang masih banyak menyimpan berbagai misteri,” ujar Ketua Divisi Relawan MER-C, Hadiki Habib, Selasa (7/4/2020).

Tak hanya itu, salah satu wujud dukungan pembebasan Siti untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, muncul dalam sebuah petisi di Change.org yang bertajuk Bebaskan Siti Fadilah Supari, Berjuang Bersama Melawan Wabah Corona, dimana sudah ditandatangani lebih dari 11.000 orang pada 9 April 2020. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.