Kusnadi Minta Pemprov Jatim Evaluasi Total PPKM Darurat

Yovie Wicaksono - 18 July 2021
Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Ketua DPRD Jatim Kusnadi meminta Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi total apabila pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

Hal itu lantaran berdasarkan hasil evaluasi DPRD Jatim, PPKM Darurat di Jatim hanya sukses mengurangi mobilitas masyarakat, tapi gagal menurunkan sebaran Covid-19. Artinya, hasilnya tidak berbanding lurus.

“Kenapa mobilitas masyarakat turun tapi sebaran kasus Covid-19 justru semakin banyak. Padahal bersamaan dengan PPKM Darurat juga digencarkan vaksinasi untuk mempercepat herd immunity,” kata Kusnadi, Sabtu (17/7/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa ia sangat memahami jika semakin lama PPKM Darurat diperpanjang maka beban masyarakat untuk sekedar bertahan juga semakin berat.  Sebab pembatasan dan penyekatan ruas jalan yang diberlakukan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Ini memang kondisi darurat dan melelahkan. Saya sebagai bagian penyelenggara pemerintahan Provinsi Jatim meminta supaya aparat di lapangan jangan arogan dan kasar saat melakukan penertiban dan penegakan prokes khususnya kepada pada pedagang karena mereka menjadi tulangpunggung ekonomi keluarga,” kata pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Ditegaskan Kusnadi, kebijakan pemerintah terkait kedaruratan dengan pembatasan ini adalah setengah hati. Alasannya, karena pemerintah tahu tak sanggup menjamin kebutuhan rakyat sebagaimana amanat UU Karantina akibat keterbatasan anggaran.

“Makanya aparat Satpol PP jangan arogan, sebab pemerintah juga tak sanggup memenuhi kebutuhan rakyat jika harus dilakukan lockdown. Pilihannya adalah setengah-setelah, pembatasan jalan tapi aktivitas masyarakat juga tetap jalan dengan berbagai pembatasan,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.