Kunjungi Surabaya, Menko Polhukam Bahas Soal RKUHP dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Yovie Wicaksono - 21 September 2022
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melaksanakan kunjungan kerja ke Surabaya dalam rangka pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Non Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat.

“Insha Allah akhir tahun ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR bersama pemerintah sesudah 59 tahun dibahas,” ujar Mahfud MD usai membuka Dialog Publik RKUHP di Surabaya, Rabu (21/9/2022).

Mahfud meyakinkan bahwa isi RKUHP ini sudah mengakomodasi berbagai kepentingan, aliran, paham, situasi budaya dan sebagainya. “Sudah dirajut menjadi satu yang namanya visi bersama tentang Indonesia, yang kalau bahasa agamanya itu kalimatul haq,” katanya.

Mahfud mengatakan, kunjungannya juga akan membahas pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Non Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat. Salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Presiden yaitu Prof. Akhmad Muzakki, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, bersama dengan 11 anggota lainnya.

“Apa itu Keppres 17 Tahun 2022? Itu adalah Keputusan Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang salah satunya adalah melalui kebenaran dan rekonsiliasi, itu jalur yang ditetapkan oleh undang-undang,” kata Mahfud.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, ada dua jalur yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu non yudisial dan yudisial atau pengadilan. Disampaikan, dua jalur ini ditempuh dan tidak bisa saling meniadakan, dimana penyelesaian pengadilan terus ditempuh, sementara yang non yudisial tetap dilakukan untuk memberi perhatian terhadap korban.

“Oleh sebab itu, jangan berpikir bahwa dengan adanya penyelesaian non yudisial itu lalu yang yudisial dianggap tidak perlu diadili, tetap itu diproses sesuai dengan hukum, dicari bukti-buktinya, kemudian nanti dibahas di DPR, silahkan jalan,” kata Mahfud.

Terkait kasus pelanggaran HAM berat ini, kata Mahfud, pemerintah telah menetapkan ada 13 kasus. Namun yang sudah memasuki tahap yudisial yaitu kasus pelanggaran HAM berat di Paniai yang terjadi pada bulan November tahun 2004. Sementara ada 9 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 dan nantinya akan dibahas di DPR.

“Kalau non yudisial itu yang tim nya ada 11 orang berkumpul, itu adalah untuk mencari penyelesaian rehabilitasi bagi korban. Kalau perlu, ini korban apa sih yang menderita, ada yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, nanti kita mau mencari jalan keluarnya. Ada 13 pelanggaran HAM berat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sampai bulan Juni tahun 2020,” kata Mahfud. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.