KPID : Siaran Kebencanaan Harus Mengacu Pedoman Siaran

Yovie Wicaksono - 17 December 2021

SR, Surabaya – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Timur Immanuel Yosua mengingatkan lembaga penyiaran untuk berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam menyiarkan kebencanaan yang belakangan marak terjadi di Indonesia.

“Jadi kalau terkait siaran kebencanaan, harus kembali kepada P3 dan SPS. Pertama, tidak memunculkan polemik baru. Kedua adalah informasi yang merugikan pihak-pihak tertentu. Ketiga, siaran kebencanaan harus betul-betul tidak “mengkomersilkan” atau menjual nilai berita,” ujar Yosua, Jumat (17/12/2021).

“Jadi jangan sampai mengangkat penderitaan korban secara berlebihan, sehingga terkesan mengeksploitasi,” sambungnya.

Yosua mengatakan, KPI maupun KPID untuk counter Jawa Timur akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis hingga penghentian penyiaran apabila memang lembaga penyiaran terbukti melakukan eksploitasi terhadap korban bencana ataupun menyiarkan siaran kebencanaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Apalagi memunculkan polemik dan juga kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat.

“Karena bagi kami ini adalah selain pelanggaran hukum, ini bertentangan juga dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Dalam penyajian berita kebencanaan, ia pun mengimbau untuk mencari sumber berita dari pihak yang direferensi oleh pemerintah, misalnya mencari informasi dari gugus tugas untuk kasus Covid-19.

“Kedua, didalam memberikan informasi harus memperhatikan kenyamanan dan suasana kebatinan bersama. Kemudian lembaga penyiaran harus mendukung program pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan,” katanya.

Yosua pun mengapresiasi lembaga penyiaran yang hingga saat ini tidak melakukan pelanggaran dalam penyiaran kebencanaan, khususnya pandemi Covid-19.

Justru pihaknya menyesalkan sikap beberapa pemerintah kabupaten/kota yang tidak memberikan dukungan kepada lembaga penyiaran terkait dengan pemenuhan peralatan atau perlengkapan pengamanan diri untuk prokes berupa APD.

“Karena kalau lembaga penyiaran harus menanggung beban seperti masker, handsanitizer dan lainnya beli sendiri sementara jumlah iklan berkurang, ini akan memberatkan. Ini yang kemarin kita sesalkan dan kita berharap pemerintah lebih peduli kepada lembaga penyiaran, karena lembaga penyiaran ini merupakan salah satu unsur penting dalam kesuksesan program pemerintah,” tandasnya.

Lantaran minimnya dukungan peralatan dan perlengkapan berupa APD, tak jarang crew lembaga penyiaran di lapangan melanggar protokol kesehatan demi mendapatkan berita. Menanggapi itu, pihaknya kemudian menerapkan kebijakan akan menindak tegas crew dari lembaga penyiaran apabila kedapatan melanggar prokes dalam rangka untuk mendapatkan berita berupa peringatan tertulis.

“Itu kami lakukan karena keselamatan adalah hukum yang tertinggi. Jangan sampai demi berita, mereka masuk ke beberapa lokasi yang memang rawan covid, sementara APDnya tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.