Koalisi Masyarakat dan Pers Surabaya Demo Depan Grahadi Tolak RUU Penyiaran

Rudy Hartono - 28 May 2024
Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) Surabaya unjuk rasa menolak RUU Penyiaran di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (28/5/202) (foto: dok AJI Surabaya)

SR, Surabaya – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) Tolak RUU Penyiaran Surabaya unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (28/5/2024).

Mereka beraksi damai menolak semua pasal pembungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di RUU Penyiaran.

Aksi ini respons dari rencana DPR RI yang akan membahas revisi RUU Penyiaran pada Rabu (29/5/2024). Pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.

“Revisi Undang-undang Penyiaran ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik. Beberapa pasal bahkan mengandung ancaman pidana bagi jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama,” ujar Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya.

Dirincinya, pasal-pasal bermasalah di draft RUU Penyiaran itu ditemukan pada Pasal 8A huruf q, Pasal 50B huruf c dan Pasal 42 ayat 2.

Pasal-pasal itu memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media. Wewenang lainnya  dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah.

Rancangan lainnya, ada memuat pasal ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap kontroversial. “Ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis,” tandas pria berkacamata ini.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya Eben Haezer Panca, juga mengungkapkan, dalam RUU Penyiaran ini independensi media terancam.

“Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E,” jelas Eben.

Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja pekerja kreatif, seperti tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial dan lain sebagainya

“Kami mengajak dan menyerukan agar seluruh insan pers, pekerja kreatif dan pegiat media sosial di Surabaya khususnya, untuk turut serta menolak RUU Penyiaran ini,” tegas Eben.

AJI Surabaya percaya bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Untuk itu,. “Kami akan terus mengawal proses legislasi ini dan siap melakukan aksi massa lanjutan jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” janji  Eben.

Aksi yang digelar Konpers itu diikuti sejumlah organisasi dan elemen masyarakat: Perwarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jatim, KontraS Surabaya, LBH Lentera, LBH Surabaya, Aksi Kamisan Surabaya, PPMI DK Surabaya, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). (*/red)

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.