SR, Surabaya – Usulan kewajiban vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos) memicu sorotan dan kritik luas. Banyak pihak menganggap kebijakan ini tidak etis serta melanggar hak asasi manusia.

Salah satu yang menolak wacana tersebut Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, Pinky Saptandari, Ia menilai vasektomi harus dilakukan secara sukarela.

“Tidak elok jika bansos dijadikan alat tekanan agar seseorang menjalani prosedur medis seperti vasektomi,” ujarnya, Rabu (7/7/2025).

Ia menegaskan bahwa prosedur medis seperti vasektomi harus berlandaskan kesadaran dan persetujuan individu. “Itu sangat tidak manusiawi dan diskriminatif jika dijadikan syarat administratif,” tambah Pinky.

Pinky juga mengimbau masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak warga. Ia mendorong pendekatan yang lebih etis dalam menangani persoalan sosial dan kependudukan.

Diharapkan, pemerintah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih berkeadilan serta menghormati hak asasi manusia.

Usulan tersebut muncul dari diskusi terkait pengendalian pertumbuhan penduduk dan efektivitas bansos di salah satu daerah. Namun, pendekatan tersebut segera mendapat penolakan keras dari aktivis HAM, akademisi, dan masyarakat umum. (*/rri/red)

Tags: pingky saptandari, superradio.id, surabaya, vasektomi